JAKARTA, BERITA DEWATA – Gonjang-ganjing penyebab blackout total di Pulau Bali pada Jumat (2/5) terus bergulir panas. Alih-alih membuka informasi ke publik, manajemen PT PLN (Persero) justru disebut tengah sibuk mencari sosok yang membocorkan penyebab sebenarnya dari padamnya listrik selama berjam-jam di destinasi wisata internasional itu.
Kondisi ini menimbulkan dugaan adanya upaya pembungkaman informasi dan pembohongan publik dari perusahaan listrik negara tersebut. “Sekarang semua pejabat PLN panik, mereka sedang mencari siapa yang membocorkan informasi blackout Bali,” ungkap seorang sumber internal yang enggan disebutkan namanya, Kamis (8/5).
Sumber tersebut menyebut bahwa informasi yang terungkap di media sejauh ini sesuai fakta. “Kalau benar gangguan berasal dari kabel bawah laut, mustahil pemulihan bisa dilakukan hanya dalam 12 jam. Perbaikan kabel laut bisa memakan waktu berhari-hari,” ujarnya.
Ditengah sorotan tajam publik, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dan Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra hingga kini belum memberikan pernyataan resmi. Keduanya dinilai sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam insiden ini.
Desakan pencopotan pun menguat. Sejumlah kalangan menilai, di bawah kepemimpinan Darmawan Prasodjo, PLN terlalu fokus pada pencitraan dan kurang transparan dalam penanganan krisis. “Kami minta Presiden Prabowo dan Menteri BUMN segera bertindak. Investigasi internal harus dilakukan, termasuk terhadap dugaan diskriminasi di tubuh PLN,” tambah sumber tersebut.
Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO), Teuku Yudhistira, turut menyoroti kasus blackout tersebut. Ia mendorong agar masyarakat, khususnya 1,8 juta pelanggan terdampak, menuntut ganti rugi kepada PLN.
“Blackout Bali bukan sekadar gangguan teknis. Ini menunjukkan buruknya manajemen dan lemahnya sistem kontrol. Warga harus bersatu meminta kompensasi,” tegas Yudhistira.
Ia juga membeberkan kronologi teknis yang dinilainya menjadi penyebab utama blackout. Menurutnya, gangguan bukan berasal dari kabel laut seperti klaim PLN, melainkan akibat trip-nya pembangkit PLTG Pesanggaran Unit 5 dan 6—hasil relokasi dari Tambak Lorok untuk kebutuhan G20 dua tahun lalu.
“Data menunjukkan lonjakan transfer daya dari 290 MW ke 470 MW memicu seluruh kabel laut trip karena overload. Bukan kabel laut yang rusak, tapi pembangkitnya yang bermasalah,” jelasnya.
Yudhistira juga mengkritik keras upaya menutup-nutupi penyebab sesungguhnya. “Alih-alih mengakui, mereka malah mencari kambing hitam. Padahal pembangkit yang trip adalah proyek internal PLN sendiri. Siapa kontraktornya? Siapa rekanan kroni yang terlibat?” tanyanya.
Melihat eskalasi kasus, IWO mendesak Presiden Prabowo agar segera mencopot jajaran direksi PLN, termasuk Darmawan Prasodjo, Adi Lumakso (Direktur Pembangkitan), dan Edwin Nugraha Putra.
“Kalau KPK tidak bisa masuk karena celah hukum, maka kami minta Kejaksaan Agung dan Kortas Tipikor Polri untuk turun tangan. Harus ada audit menyeluruh dan penegakan hukum agar tidak ada lagi pemadaman massal yang ditutup-tutupi,” tutup Yudhistira.
