DENPASAR, BERITA DEWATA – Menteri Lingkungan Hidup (LH) RI Hanif Faisol Nurofiq bersama Gubernur Bali Wayan Koster meninjau Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung hingga TPST Tahura di Denpasar. Dalam kunjungan ini, pemerintah daerah diminta mempercepat penghentian praktik open dumping.
Peninjauan dilakukan di TPA Suwung, TPST Tahura I dan TPST Tahura II, serta TPST Kertalangu pada Jumat (17/4/2026). Menteri LH melihat langsung proses pengelolaan sampah organik dan anorganik yang dilakukan secara sistematis.
Hanif mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung yang berhasil memilah lebih dari 50 persen sampah dalam waktu satu bulan. Namun ia menegaskan, capaian tersebut harus terus dijaga.
“Semangat ini jangan sampai kendur. Kita harus terus dorong peningkatan kapasitas pengelolaan sampah,” ujarnya.
Ia meminta kapasitas TPST Tahura I ditingkatkan menjadi 200 ton per hari dan TPST Tahura II menjadi 100 ton per hari. Menurutnya, peralatan pendukung sudah tersedia dan ditargetkan mulai optimal pada akhir Juli 2026.
Tak hanya itu, pemerintah pusat juga mendorong peningkatan kapasitas TPS3R di wilayah Denpasar dan Badung sebagai bagian dari penguatan pengelolaan dari hulu.
Penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilahan sampah juga menjadi perhatian serius. Hanif meminta dukungan penuh dari aparat, mulai dari TNI hingga kepolisian dan kejaksaan.
“Tidak adil jika masyarakat yang sudah memilah sampah tidak mendapat perlindungan hukum,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Menteri LH juga menegaskan akan meninjau seluruh TPA di Bali. Ia meminta Gubernur Koster mengumpulkan seluruh bupati dan wali kota untuk memastikan penghentian praktik open dumping.
“Kita akan gunakan kewenangan undang-undang untuk memastikan open dumping dihentikan,” ujarnya.
Ia menargetkan seluruh wilayah Bali sudah bebas dari praktik tersebut paling lambat Agustus 2026.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya nasional dalam mempercepat penanganan sampah berbasis pengelolaan modern dan berkelanjutan.
