Denpasar – Pangdam IX Udayana Bali Mayjen TNI Beni Susianto menegaskan, hingga hari ini Selasa (26/6), situasi dan kondisi masih sangat kondusif. Memang disana sini masih ada dinamika kecil dan masih dalam batas kewajaran dan sudah diatasi oleh yang berwenang.
Dalam pantauan anggotanya, masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu murahan yang bisa menimbulkan gangguan keamanan yang berarti. “Kami sudah melakukan antisipasi terhadap situasi yang ada mulai dari intimidasi di TPS, politik uang, dan sebagainya. Sampai saat ini belum ada yang menonjol. Namun kami tetap waspada melakukan antisipasi dan monitor di lapangan,” ujarnya di Denpasar, Selasa (26/6).
Saat ini Kodam IX Udayana Bali sekitar 5000 personil untuk mengamankan Pilkada di Bali. Dari jumlah itu, sebanyak 3300 personil melakukan pengamanan, monitoring langsung di lapangan. Sisanya disiagakan untuk siap digerakan bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Untuk Provinsi NTB dikerahkan sekitar 3 ribu personil dengan pola yang sama. Sementara di NTT mendapatkan atensi yang lebih dengan mengerahkan personil yang digandakan, atau dua kali lipat dari daerah lainnya.
Hal ini cukup beralasan karena NTT itu jumlah Pilkadanya lebih banyak yakni 10 kabupaten dan kota serta satunya untuk Pilgub NTT. Dari sisi topografinya, NTT itu terbagi-bagi dalam wilayah kepulauan dengan jangakauan yang susah karena luas wilayahnya besar.
“Karena pertimbangan tersebut, maka NTT akan dikawal dengan kekuatan yang dilipatgandakan bila dibandingkan dengan Bali dan NTB,” ujarnya.
Pangdam menjamin, jika sampai saat ini pihaknya belum mengendus adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi Pilkada untuk kepentingan tertentu, seperti aksi terorisme misalnya, dan berbagai kejahatan lainnya. Berbagai kejahatan dan potensi pelanggaran Pilkada sudah diantisipasi oleh pihak berwenang mulai dari KPUD, Bawaslu, mulai dari pusat hingga daerah.
“Kemarin kami rapat di Polda Bali, menghadirkan semua unsur terkait. Prinsipnya, aparat TNI dan Polri siap melakukan pengamanan bila terjadi hal-hal insidental yang tidak diinginkan,” ujarnya.
Pangdam juga menjamin netralitas TNI di seluruh jajaran Kodam IX Udayana. Ia mengatakan, tidak ada anggota yang terlibat dalam politik praktis dan sejenisnya. Sesuai dengan instruksi Panglima TNI, anggota TNI netral dalam perhelatan Pilkada serentak.
“Bila ada anggota TNI yang terlibat, kami minta dokumentasikan, kumpulkan fakta dan data yang lengkap. Kami akan proses sesuai mekanisme yang ada. Bila ada anggota TNI yang terlibat maka sanksinya mulai dari teguran sampai dipecat. Melawan perintah pimpinan itu subordinasi dan ini adalah pelanggaran berat. Bisa sampai dipecat,” ujarnya.
