TABANAN, BERITA DEWATA – KPUD Bali melakukan monitoring terhadap lokasi TPS dengan melakukan koordinasi ke KPUD Kabupaten dan Kota di Bali.
Komisioner KPUD Bali Gede John Darmawan mengatakan, monitoring terhadap lokasi TPS sangat penting karena ada beberapa alasan yakni pencoblosan yang bertepatan dengan musim hujan dan lokasi TPS yang mudah dijangkau oleh kaum disabilitas.
“Ketika kami diundang rapat oleh pimpinan KPU Republik Indonesia dalam suatu kegiatan, pimpinan KPU RI menekankan dan mengingatkan kepada KPU provinsi dan kabupaten dan kota bahwa pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 27 November tahun 2024 ini bertepatan dengan musim hujan dengan curah hujan yang diperkirakan akan meningkat. Maka kami di KPU Provinsi Bali dan KPU kabupaten dan kota di Bali selalu berkoordinasi dengan BMKG untuk melakukan proses mitigasi jika sewaktu-waktu memang dalam proses pencoblosan terjadi terjadi curah hujan yang tinggi,” ujarnya Sabtu pagi (9/11/2024).
Ia memperingati, untuk lokasi TPS yang menggunakan tenda dan berada di ruang terbuka agar segera dilakukan pemindahan kalau itu merasa tidak yakin akan keamanan dan kenyamanan saat pencoblosan. Kondisi ini lebih banyak terjadi di luar Kota Denpasar dan Badung.
Di beberapa desa pedalaman Bali, sering kali membangun TPS dari di lapangan terbuka dan menggunakan tenda. Ini sedikit riskan bila di hari pencoblosan terjadi hujan deras dan angin kencang. Lokasi ini dinilai tidak aman dan nyaman bila kondisi lahan tanah lapang atau halaman ini bisa tergenang banjir.
“Mengingat TPS adalah proses paling pertama dan juga yang paling penting karena di situlah terjadi proses pemungutan suara, maka kami meminta agar lokasi yang dinilai tidak aman agar segera dipindahkan mulai sekarang. Sebab kita belajar dari pengalaman sebelumnya, di Karangasem misalnya, terjadi banjir dan terpaksa petugas harus terus menggendong kotak suara agar tidak basah. Di Kecamatan Loloan Timur Kabupaten Jembrana misalnya, TPS harus dipindahkan di hari pencoblosan karena terjadi banjir Rob dengan air setinggi betis,” ujarnya. Di Karangasem genangan air setinggi mata kaki.
Pihaknya sudah meminta kepada KPU kabupaten dan kota di Bali untuk melakukan pemetaan pendirian TPS agar jauh dari lokasi banjir dan genangan air. “Kami minta kepada KPU kabupaten dan kota melakukan proses pemetaan dan mitigasi bencana, termasuk khusus yang di Karangasem soal status gunung api. Seperti di NTT misalnya, ada peristiwa gunung meletus, dan Karangasem sebagai lokasi yang paling dekat dengan Gunung Agung agar bisa juga memantau hal tersebut. Intinya adalah soal lokasi yang aman dari gangguan bencana hujan lebat, banjir, dan kemungkinan aktivitas vulkanik gunung api,” ujarnya. Untuk di Kota Denpasar dan Badung rata-rata menggunakan gedung yang aman dan nyaman.
Selain antisipasi dari hujan, badai dan banjir, KPUD Bali juga mengingatkan lokasi TPS yang mudah dijangkau oleh kaum disabilitas. Ia meminta agar seluruh lokasi TPS harus mudah dijangkau oleh kaum disabilitas. Untuk hal ini, KPUD Bali juga sudah memiliki data bahwa jumlah kaum disabilitas di Bali saat yang akan ikut coblos adalah 17 ribu lebih.
Dari jumlah ini, terbanyak ada di Kota Denpasar dan Buleleng. Sisanya tersebar secara merata di seluruh kabupaten dan kota di Bali. Peta TPS yang ada kaum difabel sudah ada. Dan tim monitoring akan segera melakukan evaluasi agar TPS di lokasi tersebut harus mudah dijangkau oleh kaum disabilitas.
Bila ada lokasi TPS yang berada di lantai dua maka akan disiapkan jalur akses khusus yang bisa dijangkau. Bila tidak ada maka KPUD setempat berhak memerintahkan agar lokasi TPS dipindahkan.
