Beritadewata.com, Nusa Dua – Sebanyak 350 anggota asosiasi penyelenggara jasa internet (APJI) Indonesia dan lebih dari 800 anggota IP (internet protocol) berkumpul di Nusa Dua Bali, Sabtu (29/04/2017). Para penyedia jasa internet ini berkumpul di Nusa Dua Bali dalam rangka menggelar Open Policy Meeting (OPM) dan Rakernas tahunan.
Ketua Panitia Rakernas Bayu Setia Hardianto menjelaskan, rapat tersebut rutin dilakukan oleh penyedia jasa penyelenggaran internet Indonesia setiap tahunnya. “Semua yang berkaitan dengan internet biasanya terwadahi dengan APJI, setiap enam bulan dan setahun sekali kami melakukan rakernas,” paparnya.
Berbagai program kerja dan agenda tahun dibicarakan dalam OPM. Salah satunya adalah bagaimana cara berinternet secara sehat oleh para provider internet. “Beberapa di antaranya adalah bagaimana cara meminimalisir situs porno, kejahatan online, judi online dan sebagainya. Makanya dalam OPM kali ini kami juga melibatkan Mabes Polri, BNN, Tim Cyber Nasional, Mabes TNI, dan sebagainya,” ujarnya.
Terkait dengan pemblokiran situs porno, biasanya pemerintah mengeluarkan rules yang ditindak lanjuti dengan keluarnya surat edaran yang diberikan kepada pihaknya utuk dapat diesksekusi. “Situs porno dan perjudian yang sudah diblokir jumlahnya ribuan dan selalu muncul terus,” tambahnya.
Untuk memberantas habis situs porno pihaknya mengaku tidak bisa melakukannya,dikarenakan tidak memiliki kewenangan tersebut. Terlebih situs porno yang sudah diblokir akan muncul kembali dengan nama yang berbeda. “Istilahnya kami memberantas maling tidak bisa pak, tapi antisipasi dengan upaya pencegahan selalu dilakukan. Contohnya ada training dan security training agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan bagi pengguna internet,” tambahnya.
Sementara itu menurut dirinya fungsi internet kini tidak lagi sebagai sarana, melainkan berfungsi sabagai alat politik. Dimana sesorang dapat naik dan dapat diturunkan melalui internat. “ Antisipasi semacam itu semakin genting kami lakukan,” tambahnya.
Ketua Umum APJI Jamalul Izza menjelaskan hingga kini terdapat 800 anggota direct member non penyedia jasa. Pasca dilakukannya Munaslub pada tahun 2016 lalu membuat APJI membuka diri. “Siapapun pemangku kepentingan kemarin bisa menjadi anggota APJI, tidak sebatas penyedia data internet,” paparnya.
Dalam OPM tersebut akan membahas program yang kedepanya akan dilakukan perubahan di internal anggota, seperti perubahan layanan dan akan mengikat perubahan di eksternal seperti cyber crime, badan cyber nasional, Polri, Polkam dan lembaga lainnya.
Sementara itu terkait dengan adanya kasus membobolan situs web yang dialami oleh salah satu oprator selular terbesar di Indonesia pihaknya akan bekerja sama dengan unit cyber. “ Kami punya DNS Bersama, bersih, selektif dan aman. Kami juga bekerjasama dengan lembaga yang bersangkutan agar sama sama menguatkan,” pungkasnya.
Keluhan paket data yang murah, pihaknya berkeyakinan jika Indonesia akan mengalami penurunan biaya paket data. “Semua harga naik, kecuali harga internet atau pake data. Semakin harga bahan pokok naik, maka semakin turun harga paket data internet,” ujarnya.
