DENPASAR, BERITA DEWATA – Dalam upaya memperkuat pengawasan dan meningkatkan kualitas layanan keimigrasian sebagai bagian integral dari tata kelola pariwisata berkelanjutan, Gubernur Bali Wayan Koster bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali sepakat membentuk tim integrasi lintas instansi.
Langkah ini merupakan respons terhadap meningkatnya kasus pelanggaran oleh wisatawan asing dan kebutuhan mendesak akan sistem deteksi dini serta penegakan hukum yang terkoordinasi.
Kesepakatan strategis ini dicapai dalam pertemuan audiensi antara Gubernur Koster dan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Bali, Parlindungan, di Jayasabha, Denpasar pada Selasa (6/5). Dalam pertemuan tersebut, dibahas pentingnya sinergi lintas sektor untuk menyempurnakan pelayanan keimigrasian, khususnya di pintu masuk utama seperti Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.
“Imigrasi adalah garda terdepan yang menyambut kedatangan wisatawan mancanegara. Maka dari itu, pelayanan harus cepat, ramah, tetapi juga selektif dan profesional. Jika ada WNA yang melanggar hukum, kita wajib bertindak tegas. Ini menyangkut marwah dan kedaulatan negara,” tegas Gubernur Koster.
Sebagai langkah konkret, Gubernur mengusulkan pembentukan tim gabungan yang terdiri dari jajaran Imigrasi, Satpol PP, dan pecalang, yang akan turun langsung ke lapangan. Tim ini bertugas melakukan patroli terpadu, pengawasan administratif, hingga edukasi preventif terhadap wisatawan yang berpotensi melakukan pelanggaran hukum, norma sosial, atau adat istiadat Bali.
“Pendekatan ini harus integratif, bukan parsial. Kita tidak bisa bekerja sektoral lagi dalam menangani isu strategis seperti ini,” imbuhnya.
Kakanwil Ditjen Imigrasi Bali, Parlindungan, menyambut positif gagasan tersebut dan menegaskan kesiapan jajarannya untuk mendukung penuh kebijakan Pemprov Bali.
“Imigrasi adalah mitra strategis Pemprov dalam menjaga kualitas pariwisata Bali. Kami siap bersinergi, karena arus masuk WNA ke Bali terus meningkat dan memerlukan sistem pengawasan serta pelayanan yang adaptif dan akuntabel,” ungkapnya.
Kolaborasi ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam tata kelola kepariwisataan Bali yang tidak hanya berorientasi pada kuantitas kunjungan, tetapi lebih menekankan pada kualitas wisatawan dan keberlanjutan sosial budaya Bali di tengah arus globalisasi.
