JAKARTA, BERITA DEWATA – Pemerintahan komando nya ada di presiden sebagai kepala pemerintahan dan para menteri menterinya, namun begitu mesin pendorong untuk pemerintahan adalah birokrasi. Terkait sisa anggaran 2024 untuk 34 kabinet sebelumnya dan masuk dalam kabinet baru yang bertambah menjadi 44 kementerian dianggap sebagian kalangan sangatlah rentan untuk melewati dua bulan yang tersisa.
Tantangan pemerintahan baru untuk merealisasikan capaian target 100 hari kerja hingga Januari 2025 dianggap sangat berat melewati 100 hari masa kerja pemerintahan baru.
100 hari kerja ditiga bulan pertama tentu ini menjadi tolak ukur kepercayaan publik.
Prabowo mesti bekerja cepat dalam merealisasikan program kerja yang telah disampaikan saat pencalonan. Masyarakat menaruh harapan besar kepada Prabowo terkait penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta pertumbuhan ekonomi.
100 hari pertama Prabowo sebagai presiden, harus bisa menunjukkan komitmen tersebut. Jika tak bisa, maka Prabowo akan kehilangan kepercayaan publik atas janji-janji program kerja.
Dengan postur struktur kabinet gemuk yang bertambah 18 kementerian dari kabinet sebelumnya dengan anggaran yang lumayan banyak untuk diserap tiga bulan kedepan, apa bisa berjalan dengan mulus hingga 31 Januari 2025 ?
Menurut politisi senior Ir.Rully Chairul Azwar,M.Si, dari partai Golkar yang kini menjabat Sekretaris Dewan Etik partai Golkar dan pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar untuk MPR tahun 1999 dan mantan Anggota DPR RI dan Ketua Komisi X (2009-2014) yang fokus di persoalan Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan.
Menurut Rully, masalah sisa anggaran APBN 2024 untuk kabinet baru sangat mungkin dilakukan mengingat pemerintahan Prabowo hanya melanjutkan program kabinet sebelumnya di akhir tahun ini.
“Saya tidak pesimis melihat ini dan pastinya ini bisa berjalan baik hingga Januari 2025. Presiden dan para menterinya juga akan sangat hati hati merubah dan menjalankan program kerjanya hingga awal tahun depan,” ujar Rully dalam percakapan telp seluler kepada wartawan di jakarta (21/10/2024) ketika dihubungi.
Terkait adanya pemecahan satu kementerian menjadi dua atau tiga kementerian dan jumlah kementerian baru menjadi 18 kementerian dari kabinet sebelumnya, menurut Rully itu bisa saja menjadi lebih efektifdan efisien dari sisi fungsi dan tanggung jawab pelaksanaan program kerja.
“Di satu sisi memang jadi menambah simpul birokrasi namun disisi lain bisa lebih efisien. Karena dengan adanya pemisahan diharapkan menjadi lebih fokus dan terukur dari sisi tanggung jawabnya dan juga lebih jelas target capaiannya,” ujar Rully yang melihat tanggung jawab dalam kementerian yang banyak memiliki tanggung jawab jadi tidak fokus dan bisa jadi malah tidak tersentuh.
Menurut Rully, banyaknya simpul bisa jadi cost untuk penanganan birokrasi bisa jadi meningkat karena dampak penambahan team kerja,fasilitas dan lainnya. Namun output dari hasil kerja pun bisa jadi juga meningkat dan cepatnya penyelesian masalah.
“ Penambahan simpul menjadikan birokrasi yang efisien dalam tanggung jawab dan penyelesaian masalah dan balance dari sisi cost dan capaian produktivitas kerja akan lebih baik,” pungkas Rully, dimana ia malah menduga bila banyak fungsi pekerjaan di pegang satu dan saling mengandalkan maka disitu bisa memunculkan hal negatif dan tidak menutup kemungkinan jadi tempat bermain yang merugikan negara.
Menanggapi Kabinet Merah Putih yang dianggap sebagian kalangan kabinet yang penuh dengan orang orang partai dan punya latar belakang buruk kurang kompeten, Rully meyakini pemilihan kandidat menteri menteri yang dipilih oleh presiden Prabowo tentu melewati pemikiran yang hati hati dan cukup selektif sesuai dengan bidangnya.
Banyaknya anggota partai mendominasi ketimbang dari akademisi maupun profesional diluar partai, Rully melihat justeru dari kader kader partai terbaiklah yang juga banyak memiliki profesional yang di ajukan dan dipilih untuk dijadikan seorang menteri.
“Tidak semua yang diajukan ditelan mentah mentah dan diterima. Presiden tentu juga menseleksi sesuai kebutuhan dan bidangnya.Begitun juga dengan kandidat menteri dari pemerintahan terdahulu itupun Saya yakini, dengan pertimbangan mereka yang berprestasi untuk bisa dijadikan kembali team kerja dalam kabinet saat ini,” ujar Rully.
Terkait track record buruk yang dimiliki kandidat menteri yang duduk dikabinet saat ini, presidenpun mengambil pertimbangan masak dimana bila prestasi yang dimiliki lebih banyak dari raport merahnya, tentu ini juga menjadi pertimbangan masak dan bijak yang diambil.
“ Kualifikasi seseorang tentu ada plus minusnya. Dari minusnya, dia juga punya keahlian dan prestasi yang dibutuhkan saat ini. Saya yakin presiden juga punya pertimbangan pertimbangan masak untuk itu dan tidak begitu saja mengambil orang yang akan membuatnya jadi susah ,” papar Rully, yang meyakini orang yang pernah punya raport merah tetapi kemampuannya lebih besar dan dibutuhkan negara ini juga yang dipikirkan presiden untuk mengambil keputusan.
Ketegasan kepimpinan Prabowo bisa membuat team kerja dalam pemerintahannyapun akan menjadi warning agar tidak macam macam apalagi terkait masalah yang melanggar hukum. “ Di beberapa pidatonya baik sebelum dilantik maupun saat pelantikan sudah sangat jelas. Semoga pembenahan untuk masalah hukum apalagi pada pejabat dilingkungan kerjanya bisa jadi acuan dalam melaksanakan tugas kerja yang jujur,amanah dan berintegritas,” tambah Rully.
Menurut Rully, bagi mereka yang bermain main apalagi teridentifikasi melanggar norma kepatutan dan persoalan hukum dengan sendirinya akan bisa tereliminir.”Saat ini masalah hukum lebih dijunjung tinggi ketimbang masalah politik. Masalah hukum bila terbukti maka selesai karirnya, beda dengan masalah politik yang bisa dilakukan dengan argumentasi dan lobi politik,” ujar Rully.
