DENPASAR, BeritaDewata – Polemik pengurukan tanah jurang di jalur hijau yang ada di Gumi Kebonkuri, Kesiman, Denpasar Timur terus bergulir. Dan menjadi sorotan publik. Tetapi bukannya menemui titik terang, justru diwarnai sikap terkesan saling tuding diantara dinas terkait.
Bahkan Lurah Kesiman, Gusti Made Suryani, SE, MAP terkesan menghindar saat didatangi wartawan untuk dimintai klarifikasi. Sementara di lapangan, terpantau aktivitas truk pengangkut matrial pengurukan jalur hijau masih terus berjalan.
Berdasarkan sumber terpercaya, hari ini, Senin, 11 Nopember 2019, digelar rapat tertutup di kantor Kecamatan Denpasar Timur, melibatkan seluruh instansi terkait, mulai dari Camat, Lurah, Kaling Gumi Kebonkuri, Kesiman, Denpasar Timur, Dinas Perhubungan dan unsur Polisi Pamong Praja Kota Denpasar.
Dari hasil pertemuan tersebut disepakati bahwa akan diadakan Peparuman Agung oleh Desa Gumi Kebonkuri untuk membahas permasalahan yang terjadi terkait bergulirnya isu adanya kegiatan pengurukan di lahan jalur hijau.
“Hasil rapat tadi menyepakati bahwa akan diadakan Peparuman Agung (rapat, red) di Desa Gumi Kebonkuri, Kesiman pada 15 November 2019 mendatang,” ungkap sumber.
Sebelumnya dari pernyataan I Nyoman Mardika selaku kepala lingkungan (Kaling) Desa Gumi Kebonkuri, bahwa pihaknya mengaku sudah ada upaya kesepakatan dibuat dengan pengembang di tingkat lingkungan. Dikatakan, pertemuan kesepakatan tersebut melibatkan Lurah, Pekaseh dan Mangku Bumi.
“Berdasarkan kesepakatan itu kita ajukan ke Lurah untuk ditandatangani. Namun saat mengajukan ke Lurah ternyata ibu lurah ada acara ke Jakarta. Jadi belum ditandatangani kesepakatan itu. Tetapi aktifitas truk sudah masuk membawa limestone, saya tidak bisa berbuat apa,” terang Mardika, pada Jumat (8/11/2019).
Diakui Mardika, pihaknya mengetahui lahan diuruk tetapi tidak dijelaskan akan dipungsikan untuk apa, Dikatakan, legalitas kepemilikan lahan diketahui menurut kabar statusnya lahan pribadi.
“Katanya sih lahan pribadi. Tapi karena memang lalu lalang truk itu melewati jalan yang merupakan bantuan dari pemerintah, wajar jika ada warga keberatan. Akan tetapi pengembang sudah mengatakan siap menanggung, jika ada kerusakan jalan.” Ungkapnya.
Ia juga menjelaskan, memang sudah ada beberapa kesepakatan selain kerusakan jalan akan di perbaiki pihak pengembang. “Jembatan di Gang Titibatu yang di lalui truk akan diperlebar, juga ada retribusi atau bantuan dari pengembang yang diterima 4 Banjar Desa Gumi Kebonkuri sebesar 1 juta/are.” Terangnya.
Terkait ini, diungkapkan, dikutif dari Media harian, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Kesiman, I Ketut Mudita mengaku tak tahu-menahu soal itu, mengingat selama ini tidak pernah ada masalah.
Bahkan warga di sekitarnya, katanya, tak pernah mempermasalahkan pembangunan permukiman di sana. “Malahan masyarakat adem-adem saja mengenai proyek pengembangan di wilayah mereka,” bebernya.
Padahal, mencuatnya permasalahan ini ke publik lantaran adanya keluhan dari warga yang terganggu dengan adanya proyek pengurugan lahan jalur hijau. Hanya saja warga mengaku merasa ewuh-pakewuh.
Pantauan di lapangan terdapat dugaan ketidaksesuaian antara plang pengerjaan proyek yakni untuk perbaikan irigasi. Nyatanya, saluran parit justru dipersempit dijadikan akses perluasan jalan.
Salah satu parit terkesan ada upaya dihambat sebagai saluran air irigasi, saat musim hujan, bagian utara selalu dilanda banjir, karena pembangunan irigasi dinilai kurang pas, dan terkesan tidak memperhitungkan dampak lingkungan sekitar.
Selain itu, diketahui, pada awalnya, ada rambu pelarangan masuk untuk truk depan Gang Titibatu belakangan malah hilang. Anehnya, sampai berita ini diturunkan pihak aparat terkait terkesan enggan untuk mempermasalahkan rambu larangan truk masuk yang tiba-tiba hilang.
Diketahui, sampai berita ini diturunkan, wartawan media ini, masih dalam upaya untuk komfirmasi ke pihak-oihak terkait lainya.
