JAKARTA, BERITA DEWATA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2025 di Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Kegiatan ini menjadi langkah nyata pemerintah untuk memperluas akses keuangan masyarakat dan memperkuat program prioritas sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, TPAKD menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Inklusi keuangan ini juga menjadi perhatian dunia. Presiden Prabowo baru saja membahas isu ini bersama Ratu Maxima di Belanda,” kata Airlangga.
Airlangga menambahkan, peran TPAKD ke depan diharapkan bisa mendukung program makan bergizi gratis, penguatan SDM, dan koperasi Merah Putih yang menjadi bagian dari program prioritas pemerintah.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan, OJK akan terus memperkuat peran TPAKD untuk mendorong pemerataan ekonomi nasional, terutama dalam memperluas pembiayaan UMKM.
“OJK mendorong penguatan ekosistem keuangan di daerah agar masyarakat bisa mengakses layanan keuangan yang aman dan terjangkau,” ujarnya.
Menurut Mahendra, langkah strategis TPAKD antara lain memperluas titik akses keuangan digital, meningkatkan literasi keuangan, dan memperkuat pelindungan konsumen.
Dalam kesempatan itu, OJK juga meluncurkan Roadmap TPAKD 2026–2030 yang menjadi panduan arah kebijakan baru.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK Friderica Widyasari Dewi menjelaskan, TPAKD telah menyalurkan Rp46,71 triliun kredit pembiayaan melawan rentenir kepada lebih dari 1,7 juta debitur.
Selain itu, pembiayaan sektor pertanian mencapai Rp3,71 triliun bagi 80 ribu debitur, dan program satu rekening satu pelajar sudah mencakup 58,32 juta pelajar di Indonesia.
“TPAKD telah menjadi motor penggerak ekonomi daerah, dari desa hingga kota,” ujar Friderica.
Program Laku Pandai juga menjangkau lebih dari 72 ribu desa, membantu 16 juta masyarakat masuk ke sektor keuangan formal.
Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
“Kolaborasi nyata adalah kunci pemerataan ekonomi. Rakyat kecil jangan hanya jadi penonton, tapi juga pelaku utama pertumbuhan,” katanya.
Kemendagri memastikan arah kebijakan TPAKD selaras dengan pembangunan nasional melalui penyusunan roadmap baru.
Rakornas TPAKD 2025 juga diisi dengan TPAKD Award 2025, penghargaan bagi daerah yang dinilai berhasil memperluas akses keuangan.
Pemenang provinsi terbaik: Sumatera Selatan, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.
Kabupaten/Kota terbaik: Langkat, Metro, Surabaya, Sumedang, Banjarmasin, Kapuas Hulu, Maros, Palu, Lombok Timur, dan Maluku Tengah.
Sejak dibentuk pada 2016, TPAKD telah hadir di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, menjadi wadah sinergi untuk mempercepat inklusi keuangan di seluruh Indonesia.
