DENPASAR, BERITA DEWATA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mencatat kinerja industri jasa keuangan di Bali hingga Juni 2025 tetap solid dan stabil, ditopang oleh permodalan yang kuat, likuiditas memadai, serta profil risiko yang terjaga.
Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu, mengatakan intermediasi perbankan menunjukkan pertumbuhan positif baik pada penyaluran kredit maupun penghimpunan dana pihak ketiga (DPK). Total penyaluran kredit per Juni 2025 mencapai Rp115,82 triliun atau tumbuh 6,82 persen year on year (yoy).
“Pertumbuhan kredit ini terutama ditopang oleh peningkatan kredit investasi yang tumbuh 14,08 persen yoy. Hal ini mencerminkan masih tingginya optimisme masyarakat terhadap perekonomian Bali,” kata Kristrianti di Denpasar, Senin (15/9/2025).
Ia menambahkan, lebih dari separuh penyaluran kredit di Bali mengalir ke sektor UMKM dengan porsi 51,22 persen dan pertumbuhan 3,39 persen yoy. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional baik dari sisi porsi kredit maupun laju pertumbuhan.
Dari sisi kualitas, kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) gross tercatat turun menjadi 3,08 persen, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Penyelesaian restrukturisasi dan ekspansi kredit juga membantu menekan rasio Loan at Risk (LaR) ke level 10,80 persen,” ujarnya.
Sementara itu, penghimpunan DPK mencapai Rp200,25 triliun atau tumbuh 9,90 persen yoy. Loan to Deposit Ratio (LDR) berada di angka 57,84 persen, menunjukkan fungsi intermediasi tetap terjaga.
Di pasar modal, jumlah investor saham di Bali terus meningkat hingga 160.067 Single Investor Identification (SID), tumbuh 24,29 persen yoy. Nilai kepemilikan saham mencapai Rp5,81 triliun, naik 22,70 persen yoy, sementara nilai transaksi saham melonjak 143,07 persen yoy.
Kinerja perusahaan pembiayaan juga tumbuh 3,89 persen yoy dengan piutang Rp11,76 triliun, sementara modal ventura menyalurkan pembiayaan Rp94,28 miliar dengan tingkat pembiayaan bermasalah relatif rendah.
Selain kinerja industri, OJK Provinsi Bali juga aktif mendorong literasi dan inklusi keuangan. Sepanjang Januari–Juli 2025, sebanyak 122 kegiatan edukasi keuangan digelar dan menjangkau lebih dari 16 ribu orang secara tatap muka serta 147 ribu orang melalui media sosial.
“Kami bekerja sama dengan universitas dan pemerintah daerah melalui program KKN Literasi dan Inklusi Keuangan untuk menyasar masyarakat desa. Dengan strategi ini, kami berharap gap literasi dan inklusi di Bali semakin menyempit,” tutur Kristrianti.
Ia menegaskan, OJK akan terus memperkuat pengawasan, memperluas sinergi dengan pemangku kepentingan, serta mendorong pertumbuhan industri jasa keuangan Bali agar tetap sehat dan berkelanjutan.
