BEKASI, BERITA DEWATA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan kualitas data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 sebagai dasar utama perumusan kebijakan literasi dan inklusi keuangan nasional.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK sekaligus Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan SNLIK 2026 memiliki peran strategis karena tingkat literasi dan inklusi keuangan berkorelasi langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
“Tahun ini berbeda karena SNLIK dilaksanakan bersama LPS. Ini bentuk sinergi dan kolaborasi OJK, LPS, dan BPS,” ujar Friderica saat pemantauan pelaksanaan SNLIK 2026 di Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (9/2/2026).
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu dan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti.
Friderica menjelaskan, tujuan utama SNLIK adalah mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan agar masyarakat dapat memanfaatkan produk dan jasa keuangan secara optimal.
“Target kami adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan produk dan jasa sektor jasa keuangan,” katanya.
Ia menambahkan, untuk pertama kalinya SNLIK 2026 bekerja sama dengan LPS sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Selain itu, survei tahun ini juga akan menghasilkan indeks literasi dan inklusi keuangan hingga tingkat provinsi.
“Tiap provinsi perlu mengetahui posisinya agar bisa berkontribusi meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di daerah masing-masing,” jelas Friderica.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menekankan pentingnya peningkatan jumlah responden guna memperoleh data yang lebih akurat dan objektif.
“Tahun lalu jumlah sampel 10.000 responden, sekarang menjadi 75.000 responden. Ini memungkinkan analisis hingga tingkat provinsi,” ujar Anggito.
Ia menegaskan, LPS akan terus mendukung SNLIK dan berharap ke depan survei ini dapat menjangkau lebih banyak responden sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Di sisi lain, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengapresiasi kolaborasi antara BPS, OJK, dan LPS yang dinilai sangat produktif.
“Dengan penambahan sampel menjadi 75.000 responden, SNLIK 2026 dapat menghasilkan indeks literasi dan inklusi keuangan hingga tingkat provinsi di 38 provinsi,” kata Amalia.
Amalia juga mengimbau masyarakat untuk terbuka saat menerima petugas pendataan. Ia memastikan kerahasiaan data dan jawaban responden dijaga sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.
Proses dan Cakupan SNLIK 2026
Dalam pelaksanaannya, witnessing SNLIK dilakukan untuk memastikan pendataan berjalan sesuai prosedur oleh Petugas Pendata Lapangan (PPL). Pengawasan juga dilakukan oleh Kantor OJK Daerah dan BPS Pusat di seluruh provinsi.
Pendataan SNLIK 2026 berlangsung pada 4–18 Februari 2026, menyasar 75.000 responden berusia 15–79 tahun di 38 provinsi, mencakup 514 kabupaten/kota dan 7.500 Satuan Wilayah Setempat (SLS).
Pendataan dilakukan secara tatap muka menggunakan aplikasi Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) oleh 2.744 PPL dan 1.016 Petugas Pemeriksa Lapangan (PML).
Hasil SNLIK 2026 akan menggambarkan kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia tahun 2025. Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, target literasi keuangan ditetapkan 69,35 persen dan inklusi keuangan 93 persen pada 2029.
Sementara dalam UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045, inklusi keuangan ditargetkan mencapai 98 persen pada 2045.
Untuk mendukung pencapaian target tersebut, OJK terus menggencarkan program literasi dan inklusi keuangan melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) bersama berbagai pemangku kepentingan sektor jasa keuangan.
OJK, LPS, dan BPS menegaskan komitmen bersama untuk memastikan setiap kebijakan peningkatan literasi dan inklusi keuangan berbasis data yang akurat, objektif, dan mencerminkan kondisi riil masyarakat.
