DENPASAR, BERITADEWATA – Wali Kota Bogor, Bima Arya yang juga Co-Chair APCAT (The Asia Pacific Cities Alliance for Health and Development (APCAT) menegaskan aliansi ini konsistn akan mencegah dampak negatif dari industri tembakau.
Tercatat, hingga bulan November 2022 sudah ada 360 kota dan kabupaten telah mengadaptasi Perda pengontrolan tembakau.
“Kami semakin menjadi mitra yang strategis bagi Kemenkes,” tegas Bima Arya Pada pertemuan APCAT (The Asia Pacific Cities Alliance for Health and Development (APCAT) 1-3 Desember 2022 di Prime Plaza Hotel Sanur Bali.
Pada pertemuan Asia Pasifik digelar di Denpasar Bali ini, pihaknya ingin menciptakan generasi bebas tembakau. APCAT ingin mencipatkan kegiatan menarik untuk mencegah efek negatif penggunaan tembakau.
Konferensi Aliansi kota Asia Pasifik untuk pengendalian tembakau dan pencegahan penyakit tidak menular (Asia Pacific Cities Alliance for Tobacco Control and NCDs Prevention/APCAT dihadiri ratusan delegasi berbagai negara dan kabupaten kota se-ndonesia.
Bima Arya menambahkan, APCAT bertujuan membawa komitmen, untuk memperkuat kolaborasi, mengakselerasi kemajuan, mencegah beban Penyakit Tidak Menular PTM, manghapuskan Tuberculososis TBC dan meningkatkan sinergi.
“Saya melihat taktik terbaik, para pemimpin daerah di negara Asia Pasifik dari isu pengendalian tembakau, dan untuk konteks lokal, menciptakan kota bebas asap rokok, melarang iklan rokok, advokasi meningkatkan cukai,” sambungnya.
Selain itu, pihaknya ingin memastikan intervensi dari industri tembakau. Dia mengingatkan, mendekati pemilu biasanya setiap perusahaan tembakau mendekati kandidat.
“Saya sarankan untuk hati-hati,” tandas Bima Arya pada even dunia yang merupakan kolaborasi The Union, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dan Central Udayana itu.
Hal penting lainnya, ditekankan APCAT ingin menciptakan generasi bebas tembakau, menciptakan kegiatan menarik untuk mencegah efek negatif penggunaan tembakau.
Sejauh prioritas APCAT, lanjut Bima Arya, benar-benar menekankan pentingnya kepemimpinan dan menguatkan komitmen untuk pengendalian atau kontrol tembakau.
Demikian juga, mendorong akuntabilitas pemerintah subnasional, seperti vaksinasi dan mencegah pengaruh industri komoditas tembakau.
Penting juga untuk keberlanjutan, upaya pemerintah memperkuat kemampuan layanan kesehatan di daerah. Di Indonesia, Aliansi Wali Kota semakin diperkuat, dibangun sejak 2011.
“Saya dengan bangga mengatakan aliansi ini akan mencegah dampak negatif dari industri tembakau, tegasnya dalam acara yang juga dihadiri Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, Wali Kota Denpasar I Gusti Jaya Negara.
Sampai saat ini, 360 kota dan kabupaten telah mengadaptasi Perda pengontrolan tembakau dan semakin menjadi mitra yang strategis bagi Kemenkes.
“Kami membangun akuntabilitas untuk intervensi kesehatan masyarakat daerah,” tandasnya.
Pada tahun 2016, tercatat hanya ada 12 kota di kawasan Asia Paaifik namun sekarang sudah ada 82 wali kota di 12 negara yang memberi dukungan dalam pengendalian tembakau.
Pihaknnya juga menyadari betapa pentingnya peran sosial media peran komunitas kus memperkuat kolaborasi, tidak hanya Program G to G (Government to Government), B2B atau Business to Business namun juga kalangan muda dan media yang harus fokus pada pentingnya kesehatan.