JAKARTA, BERITA DEWATA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut sektor jasa keuangan nasional tetap stabil dan tangguh di tengah tekanan ekonomi global. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Oktober 2025 yang digelar pada 29 Oktober lalu.
Meski sejumlah negara mengalami perlambatan ekonomi, OJK menilai fundamental ekonomi Indonesia masih kuat. Pertumbuhan ekonomi triwulan III tercatat 5,04 persen (yoy), dengan indeks manufaktur yang tetap ekspansif dan inflasi inti yang terkendali.
“Stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga, ditopang oleh likuiditas yang memadai, profil risiko yang terkendali, dan fungsi intermediasi yang terus tumbuh,” ujar Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi, M. Ismail Riyadi dalam keterangan resminya, Jumat (7/11/2025).
Di sektor perbankan, penyaluran kredit tumbuh 7,70 persen yoy pada September 2025, menjadi Rp8.162,8 triliun. Rasio kredit bermasalah (NPL gross) menurun ke 2,24 persen, sementara permodalan (CAR) tetap tinggi di level 26,15 persen.
Likuiditas juga terjaga, dengan rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) sebesar 29,30 persen—jauh di atas ambang batas minimum.
OJK mencatat tren positif pada produk Buy Now Pay Later (BNPL) yang tumbuh 25,49 persen secara tahunan menjadi Rp24,86 triliun.
Di pasar modal, penghimpunan dana korporasi sepanjang 2025 mencapai Rp204,56 triliun dengan 17 emiten baru. Nilai aktiva bersih reksa dana juga melonjak ke Rp623,23 triliun atau naik 24,83 persen sepanjang tahun.
OJK juga mencatat peningkatan transaksi di bursa karbon, dengan total volume mencapai 1,6 juta ton CO₂ ekuivalen dan nilai transaksi kumulatif Rp78,5 miliar.
Selain itu, OJK menjatuhkan sanksi administratif kepada 10 pihak di pasar modal dengan total denda mencapai Rp2,4 miliar untuk menjaga integritas pasar.
Industri asuransi juga mencatat pertumbuhan positif. Aset industri per September 2025 mencapai Rp1.181 triliun, naik 3,4 persen (yoy). Pendapatan premi mencapai Rp246 triliun, didorong pertumbuhan premi asuransi umum dan reasuransi.
Rasio solvabilitas (RBC) industri asuransi jiwa dan umum masing-masing berada di 481 persen dan 326 persen—jauh di atas ambang batas minimum 120 persen.
Sepanjang Januari–Oktober 2025, OJK telah menjatuhkan berbagai sanksi administratif senilai Rp5,65 miliar terhadap 126 pelaku usaha jasa keuangan yang melanggar ketentuan pelaporan dan perlindungan konsumen.
OJK juga menutup Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat di Tegal dan mencabut izin platform pinjaman daring PT Crowde Membangun Bangsa (CMB) karena gagal memenuhi ketentuan permodalan.
Selain itu, OJK bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital memblokir lebih dari 29.900 rekening bank yang terindikasi terkait aktivitas perjudian online.
Dalam mendukung transformasi digital, OJK menggelar berbagai inisiatif seperti Hackathon OJK-Ekraf 2025, Digitalisasi Ekosistem Sapi Perah bersama ILO, serta Festival Sultan Muda Digination Fest 2025 di Palembang.
OJK juga meluncurkan layanan telepon Konsumen 157 (24 jam) dan Pedoman Akses Keuangan untuk Disabilitas (SETARA) untuk memperluas inklusi keuangan nasional.
“Kami ingin memastikan masyarakat bisa mengakses layanan keuangan dengan mudah, aman, dan setara,” kata Kepala Eksekutif Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi.
Sampai Oktober 2025, jumlah pengguna aset kripto meningkat menjadi 18,6 juta konsumen, dengan nilai transaksi Rp49,28 triliun pada Oktober saja—naik 27,6 persen dari bulan sebelumnya.
OJK juga mencatat dua perusahaan fintech tokenisasi emas dan surat berharga telah lulus uji coba sandbox, menandai langkah penting dalam pengembangan inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK).
OJK menegaskan akan terus menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan memperkuat sinergi dengan lembaga anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
“Sektor jasa keuangan Indonesia tetap resilien dan berperan besar menjaga ketahanan ekonomi nasional,” tutupnya.
