OJK-BPS Petakan Literasi Keuangan Bali Lewat SNLIK 2026

Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) yang digelar OJK Provinsi Bali bersama BPS Provinsi Bali di Kantor BPS Bali, Senin (19/1/2026), dan dihadiri seluruh Kepala BPS kabupaten/kota serta petugas survei lapangan.

DENPASAR, BERITA DEWATA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mempersiapkan pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 di Provinsi Bali dengan cakupan wilayah yang diperluas ke seluruh kabupaten/kota.

Persiapan tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) yang digelar OJK Provinsi Bali bersama BPS Provinsi Bali di Kantor BPS Bali, Senin (19/1/2026), dan dihadiri seluruh Kepala BPS kabupaten/kota serta petugas survei lapangan.

Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu mengatakan, SNLIK 2026 bertujuan memetakan secara akurat tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif dan tepat sasaran.

“SNLIK menjadi instrumen penting untuk mengukur efektivitas program literasi keuangan serta memberikan masukan bagi lembaga jasa keuangan dalam mengembangkan produk dan layanan yang sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Puji.

Ia menegaskan, hasil survei nantinya akan dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan program kerja OJK, Lembaga Jasa Keuangan (LJK), serta instansi terkait lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan menyambut baik kolaborasi OJK, BPS, dan LPS dalam SNLIK 2026. Menurutnya, literasi dan inklusi keuangan memiliki keterkaitan erat dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Melalui SNLIK 2026, diharapkan diperoleh data yang kredibel hingga tingkat provinsi, yang nantinya memperkaya basis data BPS dan mendukung pengembangan ekonomi daerah,” kata Agus.

SNLIK 2026 di Provinsi Bali mengalami perluasan cakupan signifikan. Jika sebelumnya hanya mencakup tiga kabupaten, pada tahun ini survei akan dilakukan di seluruh kabupaten dan kota di Bali. Perluasan ini diharapkan meningkatkan akurasi pemetaan indeks literasi dan inklusi keuangan hingga level daerah.

Dalam rangka memastikan kualitas data, OJK dan BPS akan menggelar pelatihan gelombang kedua bagi seluruh Petugas Pendataan Lapangan (PPL) dan Petugas Pemeriksaan Lapangan (PML) pada 21–23 Januari 2026. Total petugas yang terlibat sebanyak 122 orang, terdiri dari 86 PPL dan 36 PML.

Pelaksanaan survei lapangan dijadwalkan berlangsung pada 4–18 Februari 2026, dengan pendampingan OJK melalui kegiatan witnessing di sejumlah wilayah sampel.

OJK juga mengajak masyarakat Bali yang terpilih sebagai responden untuk berpartisipasi aktif demi menghasilkan data SNLIK 2026 yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara nasional, indeks literasi dan inklusi keuangan tahun 2025 tercatat masing-masing 66,46 persen dan 80,51 persen. Pemerintah menargetkan inklusi keuangan mencapai 93 persen pada 2029 dan 98 persen pada 2045.

Sebarkan Berita ini

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here