DENPASAR, BERITA DEWATA – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa penerapan Ekonomi Kerthi Bali harus dijalankan secara serius dan konsisten agar Bali mampu berdikari secara ekonomi sekaligus berdaulat di bidang pangan.
Penegasan tersebut disampaikan Koster saat membuka High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Bali di Auditorium Bank Indonesia Perwakilan Bali, Denpasar, Selasa (10/2/2026).
Menurut Koster, pembangunan ekonomi Bali tidak boleh lepas dari kearifan lokal dan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir.
“Di hulu pemerintah membuat regulasi yang berpihak pada IKM dan koperasi lokal. Di hilir, produk lokal harus menyerap sumber daya lokal dan dikonsumsi masyarakat Bali. Kalau perputaran ekonomi terjadi di Bali, maka Bali bisa berdikari,” tegasnya.
Ia menekankan, UMKM, IKM, dan koperasi harus menjadi penggerak utama ekonomi daerah. Karena itu, konsep Ekonomi Kerthi Bali perlu dipahami dan dijalankan sungguh-sungguh oleh seluruh pemangku kepentingan.
“Kalau Ekonomi Kerthi Bali dijalankan konsisten, Bali tidak hanya kuat secara ekonomi, tapi juga berdaulat di bidang pangan,” imbuh Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng ini.
Dalam paparannya, Koster menyebut kinerja ekonomi Bali menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat 2,58 persen, dengan inflasi tertinggi berada di Kota Denpasar sebesar 3,60 persen dan terendah di Kabupaten Badung sebesar 1,09 persen.
Sementara secara month to month (m-to-m) dan year to date (y-to-d), Bali justru mengalami deflasi 0,34 persen, yang menandakan tekanan harga relatif terkendali. Meski demikian, Koster mengingatkan sinergi TPID tetap perlu diperkuat untuk menjaga daya beli masyarakat.
Ia menilai capaian ekonomi Bali merupakan hasil kerja kolektif seluruh pelaku ekonomi, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, desa, hingga sektor riil seperti perhotelan, restoran, UMKM, dan industri kreatif.
Dalam konteks pengendalian inflasi, Koster menegaskan sektor pangan masih menjadi faktor utama pembentuk inflasi. Karena itu, penguatan kedaulatan pangan harus terus didorong melalui peningkatan produksi lokal, kepastian pasokan, dan kelancaran distribusi.
Ia juga menyinggung implementasi Pergub Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali yang terbukti menggerakkan ekonomi daerah, seperti penggunaan kain endek Bali yang menghidupkan perajin dan pedagang lokal.
“Stabilitas politik, keamanan, dan sosial juga menjadi modal penting. Bali masuk lima besar provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi nasional meski bergantung pada pariwisata,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, R. Erwin Soeriadimadja, menyampaikan inflasi Bali hingga Januari 2026 masih terjaga dalam sasaran nasional 2,5 ± 1 persen, meskipun terdapat volatilitas pada sejumlah komoditas pangan strategis.
Ia menekankan pentingnya penguatan strategi 4K, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, terutama menjelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri.
Dari sisi ketahanan pangan, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, menegaskan pengendalian inflasi di Bali sangat bergantung pada penguatan produksi pangan lokal.
Komoditas seperti beras, cabai, bawang, dan hortikultura masih menjadi penyumbang tekanan inflasi, sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, Bulog, BUMD pangan, dan pelaku usaha untuk memastikan pasokan cukup dan harga stabil.
