BADUNG, BERITA DEWATA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali bersama KPU Kabupaten/Kota se-Bali menggelar rapat evaluasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas). Kegiatan berlangsung pada Kamis (5/6/2025) di Kantor KPU Kabupaten Badung.
Rapat evaluasi ini dihadiri langsung oleh Ketua KPU dan Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM dari seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Bali. Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan menegaskan pentingnya peran strategis PPID sebagai garda terdepan keterbukaan informasi publik.
“PPID itu pintu utama keterbukaan informasi. Data yang disediakan bukan hanya dibutuhkan masyarakat, tapi juga akademisi untuk kepentingan penelitian,” ujarnya dalam sambutan.
Evaluasi dipimpin oleh Anggota KPU Provinsi Bali, I Gede John Darmawan. Ia menyoroti pelaksanaan PPID di tingkat kabupaten/kota, mulai dari layanan informasi, keseragaman SOP, hingga pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) di platform e-PPID.
“Program PPID ini sudah jalan sejak 2015, tapi faktanya masih ada kendala. SDM yang belum mumpuni dan kesiapan data yang belum optimal jadi catatan penting,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya digitalisasi informasi sebagai upaya memperkuat transparansi dan mempermudah akses publik terhadap informasi pemilu.
Selain PPID, evaluasi turut menyasar kinerja Bakohumas yang bertugas menyebarluaskan informasi kepemiluan dan kelembagaan. Dibahas pula strategi peningkatan efektivitas komunikasi, penyusunan SOP yang lebih sistematis, serta pelatihan pembuatan konten kreatif untuk media sosial.
“KPU di daerah harus lebih aktif di media sosial. Upload kegiatan, bangun interaksi, dan ajak masyarakat follow akun resmi KPU,” tegas John.
Rapat ini menjadi bukti komitmen KPU se-Bali dalam memperkuat pelayanan informasi publik dan komunikasi kelembagaan secara terbuka, akurat, dan bertanggung jawab. Dengan evaluasi rutin dan penguatan sistem informasi, diharapkan partisipasi masyarakat terus meningkat, seiring dengan tumbuhnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu yang demokratis
