BULELENG – Guna mengkampanyekan semangat anti korupsi di Indonesia, khususnya di Provinsi Bali, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan sebuah kegiatan yang menggandeng komunitas bersepeda Samas Bali dengan tajuk “Bali Anti-Corruption Messenger 2017”. Tim bersepeda ini tiba di Kabupaten Buleleng dan diterima langsung oleh Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, ST di Lobi Athiti Wisma, Kantor Bupati Buleleng, Sabtu, 21 Oktober 2017.
Tim bersepeda ini dilepas langsung di Denpasar pada pukul 07.00 dan menuju ke Kabupaten masing-masing. Tim yang berasal dari Buleleng menempuh waktu lima jam dari Denpasar dan tiba di Lobi Athiti Wisma pada pukul 13.00 WITA dengan membawa bendera dan juga maklumat anti korupsi Bali. Selanjutnya, bendera dan maklumat diserahkan kepada Bupati Agus Suradnyana.
Ditemui usai kegiatan, Koordinator Program Kedeputian Pencegahan, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Benedictus Siumlala, yang turut hadir pada kesempatan kali ini menjelaskan Bali Anti-Corruption Messenger 2017 ini merupakan sebuah kampanye pencegahan korupsi. Kampanye pencegahan korupsi menurutnya memang spektrumnya sangat luas dan bisa bekerjasama dengan siapa saja. Untuk kegiatan kali ini, KPK bekerjasama dengan Komunitas Bersepeda Samas. “Tujuannya bersifat jangka panjang yaitu membangun awareness (kesadaran) anti korupsi di masyarakat salah satunya melalui bersepeda,” jelasnya.
Dirinya menambahkan tindak pidana korupsi pasti ada dimana saja baik itu skala kecil maupun besar. Dengan diadakannya kegiatan ini di Bali, pihaknya mengungkapkan bukan berarti Bali menjadi fokus atau pusat perhatian KPK. Soal perhatian, di semua daerah perhatian KPK sama. “Untuk pencegahan, kita juga harus rata hadir dimana-mana bukan karena Bali disorot khusus, tidak. Memang kebetulan kegiatan untuk menyambut Hari Anti Korupsi Internasional akan dipusatkan di Bali,” ujar Benedictus Siumlala.
Sementara itu, Bupati Agus Suradnyana mengungkapkan dukungannya kepada KPK dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan khususnya di Buleleng. Menurutnya, KPK harus dijaga dan didukung bersama agar upaya-upaya untuk menangani korupsi bisa berjalan dengan baik. “Saya sangat mendukung penguatan fungsi KPK dan gerakan Save KPK. Hal ini dibutuhkan untuk penanganan korupsi yang lebih baik,” ungkapnya.
Dirinya sebagai kepala daerah juga akan menyampaikan pesan anti korupsi ini sampai ke tingkat yang paling bawah utamanya pada sisi pemahaman terhadap aturan yang sering menjadi kelemahan. Tahun depan pemeriksaan dan pemberian opini oleh Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) akan sampai ke tingkat desa.
Ini menjadi persoalan serius karena bukan hanya persoalan seseorang ataupun kepala desa mempunya niat untuk korupsi tapi karena pemahaman regulasi yang lemah membuat seseorang ataupun kepala desa terjerat masalah korupsi. “Oleh karena itu saya sudah sampaikan kepada Inspektur dan Dinas PMD untuk terus melaksanakan pelatihan-pelatihan menyangkut aturan pemakaian dana desa,” tutupnya.
