BeritaDewatacom, Buleleng – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Buleleng dinilai lambat dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Lambatnya pihak RSUD dalam pelayanan itu sering kali dikeluhkan oleh masyarakat Buleleng, bahkan dalam LKPJ AMJ Bupati Buleleng tahun 2012-2017, terdapat 31 butir saran yang di dalamnya terdapat persoalan pelayanan RSUD Buleleng, menjadi hal yang harus diperhatikan Pemerintah Buleleng.
Untuk menindak lanjuti keluhan itu DPRD Buleleng melalui Komisi IV yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Buleleng, Made Adi Purnawijaya melakukan sidak sekaligus kunjungan ke ruang pasien RSUD Buleleng, pada Selasa (6/6/2017) siang. Kedatangan Anggota Dewan Buleleng itu diterima oleh Dirut RSUD Buleleng, dr. Gede Wiartana.
Kunjungan anggota DPRD Buleleng ini untuk melakukan pengecekan terhadap pelayanan tenaga medis di RSUD Buleleng kepada pasiennya. Bahkan, Komisi IV juga menyempatkan untuk melakukan dialog kepada para pasien, tentang pelayanan di RSUD sambil meninjau peralatan RSUD yang ada diruang RSUD.
Saat melakukan sidak Made Adi Purnawijaya juga mengatakan,sampai saat ini masih saja ada laporan dari masyarakat yang masuk ke DPRD terkait pelayanan yang dilakukan pihak RSUD Singaraja terhadap masyarakat Buleleng yang menggunakan askes JKN/ BPJS. Selain itu dalam rekomendasi LKPJ beberapa waktu lalu Dewan memberikan 31 butir saran yang patut menjadi evaluasi Pemerintah Kabupaten Buleleng.
“Kami ingin tau secara langsung apa sudah ada perbaikan karena selama ini banyak warga mengeluh kepada kami. Makanya, kami krosecek, paling banyak keluhan masyarakat terhadap pelayanan UGD dan juga Visite dokter dalam memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan,” pungkas Adi Purnawijaya.
Selain masalah pelayanan, ia juga meminta klarifikasi tentang adanya pelayanan dokter residen yang kurang bagus dalam melayani masyarakat. “Sebentar kami akan langsung lakukan RDP, kami ingin tahu dimana letak kendala pelayanan kurang baik ini. Sebelumnya, di ruang Mahotama sewa kamar cukup tinggi Rp700 ribu, tapi pelayanan kurang. Tadi sudah saya cek,” jelasnya
Gede Wisnaya Wisna yang juga Ketua Komisi IV DPRD Buleleng, menegaskan, Komisi IV selaku rekan kerja dari RSUD Buleleng, ingin meminta penjelasan terkait keluhan masyarakat tentang pelayanan yang diberikan oleh pegawai di RSUD, masih belum maksimal.
“Kami disini berkewajiban menyampaikan aspirasi masyarakat kepada RSUD Buleleng, agar nantinya hasil yang di dapat untuk kebaikan masyarakat. Sebentar, kami akan adakan RDP,” papar Wisnaya.
Menyikapi itu, dirut RSUD Buleleng dr. Gede Wiartana menjelaskan, RSUD Buleleng dalam memberikan pelayanan, sesuai dengan SOP yang ada. Namun, terkait keluhan masyarakat itu, ia menerima dengan baik sebagai bahan evaluasi kedepan untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal.
“Kami sudah survey indeks kepuasan masyarakat, hasilnya 97 persen puas, memang tidak 100 perswn. Kalau diatas 80 persen puas, itu sudah baik. Tapi, kami tetap perhatikan keluhan-keluhan, untuk perbaikan kedepan,” jelas Wiartana.
Dewan juga menyinggung terkait Visiite dokter RSUD , namun Wiartana mengatakan hal ini dikarenakan dokter spesialis yang ada di RSUD Buleleng sangat minim. Ia mengaku, sudah melakukan upaya perekrutan tenaga kontrak bagi dokter spesialis, dengan iming-iming gaji Rp10 juta per bulan. Namun nyatanya, RSUD Buleleng masih kesulitan mencari.
“Dokter specialis yang ada, banyak kerja di Rumah Sakit lain, setelah selesai diluar baru kesini, ini menjadi kendala kami karena keterbatasan tenaga. Kami sudah bersurat ke fakultas Kedokteran Unud untuk tambahan tenaga kontrak, bahkan di Buleleng gaji terbesar di Bali, bisa cek itu sampai Rp10 juta per bulan disini, tapi tetap kami susah mencari, karena semua menumpuk di Bali selatan,” jelas Wiartana
Menurut dewan sidak yang dilaksanakan itu akan menjadi “Cambuk” bagi RSUD Buleleng untuk berbenah agar baik lagi dalam melayani masyarakat. Dengan kerjasama, RSUD dan DPRD Buleleng tentunya sangat saling membantu dalam memberikan informasi.
