DENPASAR, BERITADEWATA.COM – Pemerintah Provinsi Bali bersama World Resources Institute (WRI) Indonesia mendorong penguatan sistem monitoring dan pelaporan aksi iklim yang terintegrasi sebagai langkah konkret menerjemahkan komitmen Bali Emisi Nol Bersih 2045 ke dalam aksi nyata yang terukur dan transparan.
Komitmen tersebut ditegaskan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama strategis antara Pemprov Bali dan WRI Indonesia dalam implementasi sistem pemantauan pembangunan rendah karbon di Bali, Senin (15/12/2025).
Country Director WRI Indonesia, Nirarta Samadhi, menekankan bahwa pencapaian target iklim membutuhkan fondasi sistem berbasis data yang kuat. Menurut dia, data yang akurat dan mekanisme pemantauan yang konsisten menjadi kunci agar komitmen tidak berhenti pada tataran kebijakan.
“Data yang akurat, riset yang kuat, serta sistem monitoring dan evaluasi yang konsisten merupakan fondasi penting untuk mencapai Bali Emisi Nol Bersih 2045. Melalui kemitraan ini, WRI Indonesia berkomitmen mendukung Bali membangun sistem yang transparan dan adaptif,” ujar Nirarta.
Penandatanganan kerja sama tersebut dilanjutkan dengan diskusi panel dan focus group discussion (FGD) yang melibatkan perwakilan pemerintah pusat dan daerah, akademisi, serta mitra pembangunan. Diskusi difokuskan pada operasionalisasi rencana aksi iklim daerah, pemetaan peran para pemangku kepentingan, peluang pendanaan, serta penguatan sistem monitoring dan pelaporan aksi iklim.
Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH, Haruki Agustina, menekankan pentingnya penetapan baseline dan target yang jelas untuk menerjemahkan komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) ke tingkat daerah.
“Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Bali perlu mengidentifikasi sektor-sektor potensial serta praktik baik aksi iklim yang bisa dikembangkan dan direplikasi,” kata Haruki.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra, mengakui bahwa meskipun kerangka kebijakan Bali sudah relatif kuat, tantangan terbesar terletak pada implementasi di lapangan.
“Kegiatan seperti ini sangat penting untuk menyamakan pemahaman, memperkuat koordinasi lintas pihak, serta memastikan pembangunan rendah karbon benar-benar berjalan efektif,” ujarnya.
Dari sisi perencanaan nasional, Perencana Ahli Madya Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas, Anna Amalia, merekomendasikan agar seluruh aksi iklim di daerah, termasuk yang dilakukan oleh aktor nonpemerintah, didokumentasikan secara menyeluruh.
“Pendokumentasian ini penting untuk menunjukkan skala dan konsistensi upaya daerah, sekaligus menjadi dasar penguatan sistem perencanaan, monitoring, dan pelaporan yang terpadu,” tutur Anna.
Melalui kerja sama ini, Pemprov Bali bersama mitra pembangunan berharap dapat memperkuat konsolidasi aksi iklim lintas sektor, memastikan Bali tetap berada pada jalur pencapaian Emisi Nol Bersih 2045, sekaligus menjadi contoh penerapan aksi iklim berbasis data di tingkat subnasional.
Kegiatan ini diselenggarakan bersama Koalisi Bali Emisi Nol Bersih, sebuah platform kolaborasi yang beranggotakan Azura Indonesia, CAST Foundation, Institute for Essential Services Reform (IESR), New Energy Nexus Indonesia, dan WRI Indonesia, serta didukung oleh ViriyaENB.
