BADUNG, BERITADEWATA – Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Daerah (Orda) Badung menggelar Simposium Anti Radikalisme dan Terorisme di Ruang Kertha Gosana, Pusat Pemerintahan Badung, Minggu (1/3/2026). Kegiatan ini menjadi langkah konkret membentengi generasi muda dari ancaman radikalisme digital di tengah derasnya arus informasi di media sosial.
Simposium yang dihadiri unsur pemerintah daerah, tokoh masyarakat, aparat keamanan, serta organisasi kepemudaan masjid se-Kabupaten Badung itu menyoroti pentingnya moderasi beragama, literasi digital, dan penguatan ketahanan ideologi bangsa.
Ketua Panitia, Abdullah Taeb, menjelaskan kegiatan ini dirancang untuk membangun “benteng sosial” agar pemuda tidak mudah terpapar paham ekstrem yang kerap menyusup melalui ruang digital.
“Tujuan utama kami adalah meningkatkan pemahaman pemuda tentang bahaya radikalisme digital, menanamkan nilai moderasi beragama, serta menguatkan kapasitas generasi digital agar mampu menyaring informasi dengan bijak,” ujarnya.
Selain menjadi ruang edukasi, forum ini juga memperkuat jejaring pemuda masjid di Badung guna menjaga silaturahmi dan merawat kerukunan antarumat beragama di Bali. Dukungan juga datang dari aparat keamanan, termasuk paparan dari unit Densus 88 Antiteror Polri mengenai strategi pencegahan terorisme di tingkat daerah.
Ketua Umum ICMI Orwil Bali, Farida Hanum Ritonga, dalam sambutannya menegaskan bahwa ideologi Pancasila harus tetap menjadi fondasi utama dalam menghadapi ancaman radikalisme. Menurutnya, kewaspadaan kolektif sangat diperlukan dengan mengedepankan toleransi serta tidak memaksakan keyakinan kepada pihak lain.
Apresiasi dan dukungan penuh juga disampaikan Pemerintah Kabupaten Badung. Bupati Badung, I Nyoman Arimbawa, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badung, Ni Made Umi Larasati, menegaskan bahwa radikalisme dan terorisme bukan sekadar persoalan keamanan, melainkan persoalan ideologi, sosial, bahkan psikologis.
“Radikalisme bisa tumbuh dari kesalahpahaman, rasa ketidakadilan, serta lemahnya literasi, terutama literasi digital di tengah arus informasi yang sangat cepat. Karena itu pendekatan kita tidak cukup hanya dengan penegakan hukum, tetapi juga penguatan pendidikan dan karakter,” demikian pesan Bupati.
Ia menyebut perkembangan teknologi informasi membawa dua sisi. Di satu sisi membuka peluang besar bagi kemajuan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik.
Namun di sisi lain, ruang digital juga menjadi lahan subur penyebaran ujaran kebencian, intoleransi, dan propaganda.
Menurut Arimbawa, moderasi bukan berarti melemahkan keyakinan, melainkan menempatkan keyakinan dalam koridor kebangsaan dengan tetap menghormati perbedaan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika disebut sebagai pondasi ketahanan ideologi bangsa yang harus terus dirawat.
Sebagai daerah tujuan wisata dengan karakter masyarakat yang terbuka, heterogen, dan dinamis, Badung memiliki tantangan tersendiri. Mobilitas manusia yang tinggi dan interaksi lintas budaya menuntut penguatan sumber daya manusia yang berkarakter, berbudaya, dan berdaya saing.
Pemkab Badung, lanjutnya, terus mendorong penguatan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan di sekolah, memperkuat sinergi dengan tokoh agama dan adat dalam menyebarkan nilai moderasi, serta meningkatkan literasi digital generasi muda agar mampu memilah informasi secara kritis dan bijak.
Simposium ini juga terselenggara berkat kolaborasi dengan berbagai mitra strategis seperti Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Melalui kegiatan ini, ICMI Orda Badung menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui pendekatan edukatif dan kolaboratif.
