BADUNG, BERITA DEWATA – Negara-negara kepulauan menyerukan aksi nyata dan kolaborasi global untuk menghadapi krisis laut dan dampak perubahan iklim yang kian mengancam wilayah pesisir. Seruan itu disampaikan dalam Session 1 Bali Ocean Days 2026 yang digelar di Jimbaran, Bali, Jumat (30/1/2026).
Perwakilan dari Fiji, Papua Nugini, dan Seychelles menegaskan bahwa negara kepulauan berada di garis depan dampak kenaikan muka laut, kerusakan ekosistem pesisir, dan tekanan terhadap sumber daya kelautan.
Menteri Perikanan dan Kehutanan Fiji Alitia Bainivalu, Menteri Perikanan dan Sumber Daya Laut Papua Nugini Jelta Wong, serta Utusan Khusus Seychelles untuk ASEAN Nico Barito menilai krisis laut bukan lagi ancaman jangka panjang, melainkan realitas yang dihadapi saat ini.
“Negara kepulauan tidak memiliki ruang untuk menunda. Ini bukan isu masa depan, tetapi kondisi yang kami hadapi hari ini,” ujar salah satu pembicara dalam sesi tersebut.
Diskusi menyoroti dampak perubahan iklim terhadap perikanan, ketahanan pangan, pariwisata, serta keberlanjutan komunitas pesisir. Para pembicara menekankan bahwa upaya adaptasi dan perlindungan laut harus berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi.
Ketua Panitia Bali Ocean Days 2026 Yoke Darmawan mengatakan sesi ini menegaskan peran Bali Ocean Days sebagai ruang dialog strategis bagi negara-negara yang berada di garis depan krisis laut.
“Laut bukan isu sektoral atau lokal. Ini adalah isu pembangunan dan keberlanjutan global,” ujarnya.
Bali Ocean Days 2026 mengusung tema “Navigating Solutions for a Regenerative Ocean Future” dan menghadirkan lebih dari 40 pembicara dari 11 negara. Forum ini diselenggarakan oleh Sky Blue Sea Foundation bekerja sama dengan Darmawan & Associates, dengan dukungan Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE).
