DENPASAR, BERITA DEWATA – Gubernur Bali Wayan Koster memimpin rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Bali untuk menindaklanjuti arahan Presiden RI terkait penanganan sampah dan tata kelola pariwisata.
Rakor digelar di Gedung Wiswasabha, Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Kamis (19/2/2026), dengan melibatkan jajaran pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta unsur TNI dan Polri.
Koster menegaskan Bali mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat sebagai destinasi wisata dunia, sehingga berbagai persoalan yang berpotensi merusak citra daerah harus ditangani serius.
“Salah satu yang menjadi penekanan adalah persoalan sampah, terutama di pantai yang dapat merusak citra pariwisata Bali,” ujarnya.
Koster mencontohkan kondisi sampah kiriman yang kerap terjadi di sejumlah pantai, seperti Pantai Kuta, terutama saat musim tertentu.
Menurutnya, penanganan sampah tidak hanya fokus di kawasan pesisir, tetapi juga mencakup daratan, sungai, hingga danau.
“Kita harus bergerak bersama. Pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga masyarakat harus terlibat aktif,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Bali akan mencanangkan Gerakan Bali Bersih Sampah di Sungai, Laut, dan Pantai pada 1 Maret 2026.
Program ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, desa adat, hingga komunitas lingkungan, dengan tujuan menjaga ekosistem laut dan citra pariwisata Bali.
Selain isu sampah, rakor juga membahas sejumlah persoalan lain seperti penertiban reklame ilegal, penataan kabel listrik dan telekomunikasi, hingga pengendalian kemacetan lalu lintas.
Koster meminta seluruh kepala daerah mengambil langkah tegas dan terukur untuk menjaga kualitas lingkungan serta estetika wilayah.
“Kita harus memastikan Bali tetap bersih, tertib, aman, dan nyaman,” katanya.
Berdasarkan data pemerintah, kondisi ekonomi Bali menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan mencapai 5,82 persen, tingkat kemiskinan 3,42 persen, dan pengangguran terbuka 1,45 persen.
Meski demikian, Koster menekankan keberhasilan pembangunan harus diimbangi dengan penguatan tata kelola lingkungan dan pariwisata.
“Pembangunan harus tetap menjaga keseimbangan agar Bali berkelanjutan dan tetap menjadi destinasi unggulan dunia,” ujarnya.
Rakor ini menjadi langkah memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga Bali tetap bersih dan berdaya saing global.
