DENPASAR – Perekonomian Bali pada tahun 2018 diperkirakan mengalami pertumbuhan sebesar 6 sampai 6,4 persen setelah sebelumnya mengalami perlambatan di tahun 2017. Hal ini disampaikan Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Bali Nengah Laba saat berbicara di Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS), Minggu (1/4) pagi.
Laba mengatakan pada tahun 2017 perekonomian Bali mengalami perlambatan akibat erupsi Gunung Agung. Menurutnya perekonomian Bali yang ditopang sektor pariwisata sangat terpengaruh dengan erupsi Gunung Agung. “Erupsi Gunung Agung menurunkan kunjungan wisatawan dan berpengaruh terhadap perekonomian Bali secara keseluruhan,” katanya.
Ia mengatakan pada tahun 2017 ekonomi Bali tumbuh sebesar 5,59 persen, lebih rendah daripada tahun 2016 sebesar 6,32 persen. Perlambatan ini terjadi karena konsumsi rumah tangga menurun akibat daya beli yang rendah. Selain itu tersendatnya bahan bangunan juga berpengaruh terhadap perekonomian. Selain itu di tahun 2017 juga terjadi peningkatan inflasi dari 2,69 menjadi 3,32 persen. Ini terjadi karena adanya kenaikan Tarif Dasar Listrik.
Namun untuk tahun 2018, Karo Perekonomian Nengah Laba optimis akan membaik. Salah satunya karena akan dilaksanakannya pertemuan IMF-World Bank pada bulan Oktober yang akan dihadiri sekitar 15 ribu delegasi dari 189 negara. “Ini tentunya jika kita menjaga keamanan Bali dan ikut berpartisipasi serta terlibat dalam kegiatan ini,” ujarnya.
Terkait dengan ketergantungan Bali terhadap pariwisata, Laba mengajak untuk mulai mempertimbangkan sektor-sektor perekonomian baru, khususnya yang berorientasi ekspor. Selanjutnya ada Komisioner KPU Bali Kadek Wirati yang menggunakan PB3AS untuk mensosialisasikan tahapan pemilihan kepala daerah yang sedang berlangsung. Saat ini menurutnya adalah tahapan pengumuman daftar pemilih sementara di lingkungan kelurahan desa dan banjar. Untuk itu masyarakat kembali diingatkan agar mengecek agar tidak kehilangan hak pilihnya.
“Kami KPU bertugas melayani bapak ibu untuk bisa memanfaatkan hak pilihnya,” kata Wirati. Selain di perangkat desa setempat, pengecekan juga bisa dilakukan di website KPU Bali. Untuk bisa memilih, Wirati juga menegaskan bahwa calon pemilih harus sudah melakukan perekaman KTP elektronik. Syaratnya harus menunjukkan e-KTP atau surat keterangan sudah melakukan perekaman e-KTP.
Berikutnya ada mahasiswi Universitas Dwijendra Ni Made Mita Septiani yang berorasi di PB3AS menyampaikan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Menurutnya ini akan mendukung kenyamanan wisatawan sesuai dengan tujuh Sapta Pesona. Oleh karena itu ia mengajak masyarakat untuk turut mensukseskan program Bali Clean and Green sebagai bagian dari menciptakan Bali Green Province. “Tidak perlu banyak kata motivasi untuk mewujudkan. Tapi yang penting aksi kecil seperti buang sampah pada tempatnya,” kata Mita.
Mantan Rektor UNUD Prof. Dr. dr Ketut Sukardika mengajak masyarakat selain menjaga kesehatan lingkungan juga menjaga kesehatan rohani. Ia mengajak masyarakat agar berpikir positif dan jujur dan tidak terbawa ke dalam arus negatif, sifat raksasa seperti korupsi dan kolusi.
Made Bawa, warga Denpasar, mengeluhkan soal belum diperbaikinya mainan anak-anak di sudut lapangan Bajra Sandi. Padahal menurutnya hal ini sudah disampaikannya bulan kemarin. Ia juga mengajak untuk berhenti merokok karena merugikan kesehatan dan merugikan.Ia juga menyampaikan persoalan sampah yang masih sangat banyak. Ia berharap pemerintah membuat aturan retribusi sampah dan pemilahan sampah. Ia juga menyoroti masih banyak jalan rusak di seputaran Denpasar, bahkan di Renon.
Terakhir ada Ketua DPD KNCI Bali yang menyampaikan aspirasinya soal pembatasan 1 NIK untuk 3 kartu selular. Meski mendukung peraturan registrasi kartu untuk validasi data, pihaknya menganggap aturan ini akan merugikan masyarakat khususnya mereka yang merupakan outlet-outlet kecil. Masyarakat menurutnya tidak bisa lagi mendapatkan paket-paket promo.
Sedangkan outlet akan mati sehingga menimbulkan pengangguran. Untuk menyampaikan aspirasi ini, KNCI secara serentak akan melakukan penyampaian aspirasi di seluruh Indonesia tanggal 2 April 2018. Di Bali akan dilakukan di DPRD Bali.