DENPASAR, BERITA DEWATA – Gubernur Bali Wayan Koster menginstruksikan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Bali untuk menjadikan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai rujukan utama dalam merancang dan menjalankan program pembangunan agar tepat sasaran.
Instruksi tersebut disampaikan Koster saat menerima audiensi Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan di Gedung Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (6/2/2026).
“Data BPS ini harus menjadi pegangan utama. Semua program harus berbasis data agar benar-benar menyasar kebutuhan masyarakat dan berdampak nyata,” tegas Koster.
Dalam audiensi tersebut, BPS Bali memaparkan capaian indikator sosial ekonomi Bali tahun 2025. Perekonomian Bali tercatat tumbuh 5,82 persen (c-to-c), tertinggi dalam tujuh tahun terakhir dan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,11 persen.
Kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang 2025 juga mencapai 6,94 juta kunjungan, melampaui kondisi pra-pandemi. Sementara perjalanan wisatawan nusantara tercatat lebih dari 26,6 juta perjalanan.
Dari sisi kesejahteraan sosial, tingkat kemiskinan Bali pada September 2025 berada di angka 3,42 persen, terendah secara nasional. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Bali juga tercatat hanya 1,45 persen, menjadi yang terendah di Indonesia.
Menanggapi data tersebut, Koster meminta OPD terkait melakukan langkah konkret. Ia menginstruksikan Dinas Sosial, PMD, dan perangkat daerah lainnya untuk memetakan sisa rumah tangga miskin secara detail.
“Cari rumah tangga miskin yang masih tersisa, petakan dengan jelas. Kita keroyokan. Target kita kemiskinan terus turun dan menuju nol di Bali,” ujar Koster.
Ia juga meminta Dinas Tenaga Kerja menggelar bursa kerja berskala besar guna menekan pengangguran, khususnya bagi lulusan SMK dan perguruan tinggi.
“Job fair harus diperbanyak dan diperbesar. Datangkan perusahaan sebanyak mungkin agar anak-anak Bali terserap kerja,” katanya.
Dalam pertemuan itu, Koster juga menegaskan sejumlah program strategis Pemprov Bali berbasis data, di antaranya Program Satu Keluarga Satu Sarjana untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi, serta Program Insentif Nyoman dan Ketut guna menjaga keberlanjutan demografi dan identitas budaya Bali.
Selain membahas capaian sosial ekonomi, audiensi ini juga menyinggung persiapan Sensus Ekonomi 2026. Koster menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus tersebut sebagai fondasi perencanaan transformasi ekonomi Bali ke depan, termasuk ekonomi digital, hijau, dan biru.
“Sensus Ekonomi 2026 sangat penting untuk memperkuat basis data pembangunan Bali. Kita dukung penuh,” tegasnya.
