DENPASAR, BERITA DEWATA – Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bali mencatat capaian luar biasa. Provinsi ini menjadi salah satu penerima KUR terbesar di Indonesia dengan jumlah debitur mencapai 103.000 pelaku usaha dan total pinjaman Rp8 triliun.
Capaian ini disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat mengikuti kegiatan Akad Massal KUR 800.000 Debitur dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) secara daring dari Gedung Wiswa Sabha Utama, Denpasar, Selasa (21/10/2025).
Menurut Koster, KUR terbukti memberi dampak nyata bagi pelaku UMKM di Bali.
“UMKM penerima KUR rata-rata berjalan lancar dan minimal melibatkan tiga karyawan. Dari 100.000 penerima KUR di Bali saja, sudah tercipta sekitar 300.000 lapangan kerja baru,” kata Koster kepada wartawan.
Sektor yang paling banyak memanfaatkan KUR di Bali adalah perdagangan, kuliner, hingga industri kerajinan khas daerah seperti tenun dan kriya kayu.
“Pinjamannya bervariasi dari Rp10 juta sampai Rp500 juta. Yang menarik, kredit macet di Bali hanya sekitar dua persen. Ini bukti kesadaran dan kejujuran pelaku usaha kita sangat tinggi,” ujarnya.
Gubernur asal Buleleng ini menyebut, penyaluran KUR yang produktif menjadi kunci diversifikasi ekonomi Bali, agar tidak hanya bergantung pada sektor pariwisata.
“Kami dorong KUR menjangkau desa dan sektor produktif lain seperti pertanian, perikanan, dan industri kecil agar ekonomi Bali makin kuat dan mandiri,” tegasnya.
Dari Surabaya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto turut mengapresiasi peran daerah, termasuk Bali, dalam memperluas akses permodalan. Dalam kesempatan itu, Airlangga meluncurkan Kredit Program Perumahan (KPP) — sebelumnya dikenal sebagai KUR Perumahan — sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Airlangga menjelaskan, KPP ditujukan untuk mendorong pembangunan dan renovasi rumah oleh kontraktor serta pelaku UMKM lokal. Pemerintah mengalokasikan Rp130 triliun, dengan Rp113 triliun untuk mendukung kontraktor (supply side) dan Rp17 triliun untuk renovasi rumah oleh perorangan (demand side).
“Saya minta gubernur, bupati, dan wali kota bersama perbankan penyalur memperluas akses kredit bagi kontraktor daerah. Para debitur KUR dan KPP ini adalah pahlawan ekonomi Indonesia,” ujar Airlangga.
Sementara itu, Sekjen Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Didyk Choiroel menjelaskan bahwa KPP dilaksanakan berdasarkan Permenko No.13 Tahun 2025 dan Permen PKP No.13 Tahun 2025. Program ini, katanya, tidak hanya menyediakan rumah layak huni, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah.
“Kami siap menyalurkan KPP agar masyarakat bisa memiliki rumah layak sekaligus memperkuat sektor tenaga kerja konstruksi lokal,” jelasnya.
Koster menegaskan, keberhasilan penyaluran KUR di Bali tidak lepas dari disiplin, tanggung jawab, dan karakter jujur pelaku usaha kecil di daerah.
“Pelaku UMKM Bali terbukti mampu mengelola pinjaman dengan baik. Karena itu, Bali siap menjadi contoh nasional penyaluran KUR yang tertib, produktif, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
