JAKARTA, BERITADEWATA.COM — Pengurus Pusat Ikatan Wartawan Online (IWO) mendesak pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kementerian terkait, untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran Direksi PT PLN (Persero). Desakan ini disampaikan menyusul berbagai laporan publik dan temuan lapangan terkait perlunya peningkatan transparansi, profesionalisme, dan pencegahan potensi benturan kepentingan di tubuh perusahaan listrik negara tersebut.
Ketua Umum PP IWO, Teuku Yudhistira, mengatakan bahwa posisi strategis PLN sebagai penyedia utama tenaga listrik nasional harus dijaga dari segala bentuk penyalahgunaan kewenangan dan praktik yang berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap BUMN.
“Kami mendesak pemerintah untuk memastikan setiap pejabat di PLN bekerja sesuai prinsip good corporate governance. Sebagai BUMN strategis, PLN harus menjadi contoh penerapan etika bisnis dan integritas publik,” kata Yudhistira dalam pernyataan resmi di Jakarta, Jumat (17/10/2025).
IWO menilai, penting bagi pemerintah melakukan audit menyeluruh dan evaluasi sistem karier di PLN, agar kebijakan rekrutmen dan promosi jabatan benar-benar berdasarkan meritokrasi dan kompetensi, bukan kedekatan personal atau kelompok tertentu.
Selain kepada pemerintah, Yudhistira juga menyerukan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turut mengawasi praktik tata kelola di sektor ketenagalistrikan.
“Kami percaya transparansi dan pengawasan publik adalah kunci agar PLN dapat terus melayani masyarakat tanpa konflik kepentingan. Evaluasi diperlukan untuk memastikan akuntabilitas di semua lini,” tegasnya.
Ia menambahkan, IWO berkomitmen mengawal isu-isu strategis di sektor energi dan BUMN, termasuk mendorong penerapan pedoman etika bisnis yang tegas dan akuntabel.
“IWO akan terus bersuara agar perusahaan milik negara dijalankan secara profesional dan bebas dari intervensi pribadi. PLN harus tetap menjadi milik rakyat, dijalankan untuk kepentingan publik,” pungkas Yudhistira.
