BADUNG, BERITA DEWATA – Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta mengungkapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan efektivitas Pungutan bagi Wisatawan Asing (PWA). Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Kerja Sama Kelembagaan Kanwil Imigrasi di Nusa Dua, Senin (24/11/2025).
Giri Prasta mengatakan seluruh kebijakan Pemprov Bali diarahkan untuk menjaga kelestarian budaya dan lingkungan serta memastikan pariwisata yang berkelanjutan dan bermartabat.
“Semua ini untuk menjaga keberlangsungan pariwisata Bali agar tetap berkualitas dan bermartabat,” ujarnya.
Ia memaparkan bahwa implementasi PWA yang berlaku sejak 14 Februari 2024 masih menghadapi tantangan besar. Hingga akhir 2024, baru 32% wisatawan asing yang membayar pungutan tersebut.
“Masih banyak kendala, terutama kecilnya jumlah wisatawan yang membayar PWA,” katanya.
Untuk meningkatkan kepatuhan, Pemprov Bali merevisi Perda Nomor 6 Tahun 2023 menjadi Perda Nomor 2 Tahun 2025. Dalam aturan baru itu, pelaku usaha pariwisata dilibatkan untuk membantu pelaksanaan PWA dan mendapat imbal jasa 3%.
Pemprov Bali juga mengusulkan integrasi sistem Love Bali dengan sistem nasional All Indonesia agar pembayaran lebih mudah dan terpantau.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Menko dan ingin integrasi dengan kantor imigrasi di Bali, khususnya di bandara, supaya pungutan ini bisa maksimal,” ujarnya.
Selain itu, Pemprov meminta peran maskapai untuk membantu sosialisasi. Dari 37 maskapai dengan penerbangan langsung ke Bali, baru lima yang aktif menyosialisasikan PWA.
Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Kelembagaan, Keimigrasian, dan Permasyarakatan Kemenko Polhukam, Herdaus, mengatakan rakor ini penting untuk memperkuat peran imigrasi dalam mendukung pariwisata dan investasi berkelanjutan.
Ia berharap rakor menghasilkan rekomendasi strategis untuk mengatasi persoalan kepariwisataan sekaligus meningkatkan efektivitas kolaborasi lintas lembaga.
