DENPASAR, BERITA DEWATA – Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra menghadiri Rapat Paripurna ke-19 DPRD Bali, Senin (24/6), mewakili Gubernur Bali. Agenda utama sidang ini adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis: RPJMD Semesta Berencana Bali 2025–2029 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024.
Sidang berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali. Sejumlah fraksi menyampaikan pandangan, kritik, dan masukan atas dua raperda tersebut.
Fraksi PDI Perjuangan, lewat juru bicaranya I Made Supartha, menekankan pentingnya keberlanjutan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dan indikator kinerja yang realistis serta partisipatif. Fraksi ini juga menyoroti agar belanja daerah difokuskan ke sektor yang langsung menyentuh masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.
Fraksi Demokrat–NasDem, dibacakan I Gede Ghumi Asvatham, mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 dari BPK RI. Namun mereka menyoroti ketidaksesuaian antara RPJMD dan RPJPD serta minimnya anggaran rehabilitasi jalan. Mereka mendorong adanya mata anggaran khusus untuk perbaikan jalan provinsi.
Fraksi Golkar melalui I Nyoman Wirya mengkritik sejumlah hal, mulai dari dugaan pelanggaran RTRW, optimalisasi pungutan wisatawan asing, hingga pengelolaan sampah yang dinilai masih konvensional. Mereka mendorong kebijakan pengelolaan sampah yang menyeluruh dari hulu ke hilir.
Fraksi Gerindra–PSI, lewat Gede Harja Astawa, mengingatkan pentingnya perencanaan berbasis kebutuhan dan sesuai dengan dokumen nasional. Mereka juga menyoroti alih fungsi lahan pertanian dan perlunya penguatan regulasi tata ruang, khususnya menyangkut LP2B dan KP2B.
Usai sidang, Sekda Dewa Indra menyampaikan bahwa seluruh masukan dan pertanyaan dari fraksi akan dijawab pemerintah pada sidang paripurna berikutnya.
“Kami akan sampaikan tanggapan resmi dalam rapat selanjutnya,” ujar Dewa Indra kepada wartawan.
