DENPASAR, BERITA DEWATA – Pemerintah Kota Denpasar bersama Pemerintah Provinsi Bali resmi menandatangani kerja sama penyelenggaraan angkutan umum perkotaan, Kamis (4/9).
Penandatanganan digelar di Gedung Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, dihadiri Gubernur Wayan Koster, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, serta Bupati Badung, Gianyar, dan Tabanan.
Gubernur Koster menyebut kerja sama ini menjadi kelanjutan dari layanan Trans Metro Dewata yang sudah berjalan sejak 2025. Naskah perjanjian ini juga menjadi dasar hukum penyelenggaraan angkutan umum perkotaan untuk tahun 2026.
“Kerja sama ini agar penggunaan anggaran lebih efektif sekaligus mendukung transportasi publik berkelanjutan. Sebagian besar masyarakat Bali masih menggunakan sepeda motor untuk jarak dekat, jadi perlu edukasi pentingnya transportasi publik,” ujar Koster.
Koster menambahkan, kemacetan di Bali juga dipicu truk logistik. Pemprov bersama Kementerian Perhubungan tengah menyiapkan jalur khusus lewat pelabuhan, termasuk rencana pembangunan Anderpass Tohpati di Denpasar tahun 2026 untuk menata lalu lintas dan kenyamanan wisatawan.
Wali Kota Denpasar Jaya Negara menegaskan kolaborasi ini sejalan dengan komitmen Pemkot membangun transportasi perkotaan yang terintegrasi.
“Kami berharap sinergi ini membuat angkutan umum berjalan lebih optimal, menjangkau lebih banyak wilayah, dan jadi pilihan mobilitas masyarakat maupun wisatawan,” katanya.
Jaya Negara menyoroti kemacetan di Denpasar, terutama akibat truk logistik. Ia mengusulkan Pelabuhan Sanur difungsikan sebagai pengumpan lokal dengan fasilitas parkir terpadu serta terminal barang di luar kota, seperti di Badung atau Tabanan. “Dengan begitu truk besar tak perlu masuk kota sehingga arus lalu lintas lebih lancar,” jelasnya.
Pemkot Denpasar melalui Dishub juga sudah menyiapkan langkah antisipasi, mulai dari pengaturan lalu lintas, penertiban parkir, hingga ATCS. Saat ini juga tersedia layanan bus sekolah, shuttle kawasan, dan Trans Metro Dewata. Tahun 2026, Pemkot berencana menghadirkan layanan feeder dengan fokus anggaran pada pembangunan infrastruktur transportasi.
“Kami berharap angkutan umum perkotaan jadi pilihan utama masyarakat, sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan dan penguatan ekonomi daerah,” pungkas Jaya Negara.
