KLUNGKUNG, BeritaDewata – Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta didampingi Kepala Inspektorat Kabupaten Klungkung I Made Seger dalam kegiatan Monitoring For Prevention (MCP) dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah di Provinsi Bali bertempat di ruang rapat Widya Mandala Kantor Bupati Klungkung pada Senin (5/8/2019).
Kasatgas Pencegah Korupsi Wilayah VI Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Arief Nurcahyo menyampaikan bahwa kedatangan beliau, bermaksud melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Program pemberantasan Korupsi terintegrasi tahun 2019.
Dalam kegiatan tersebut Arief Nurcahyo menyampaikan mengenai capaian rencana aksi nasional Republik Indonesia, dimana dalam capaian tersebut terdapat beberapa sektor yakni, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan Barang dan Jasa, pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Dana Desa, Optimalisasi Pendapatan Daerah, Barang milik Daerah.
Arief Nurcahyo Menyarankan agar pemkab Klungkung memanfaatkan kemajuan teknologi dalam pelaksanaan sistem pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa agar menjadi transparan.
Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menyampaikan bahwa Kominfo harus menangkap saran yang diberikan KPK, yakni dengan memiliki satu server dimana didalam server tersebut berisi mengenai semua informasi terkait system pemerintahan baik system informasi Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa, serta berisi data mengenai inovasi yang dimiliki Kabupaten Klungkung dan data informasi lainnya.
“Jangan ragukan Komitmen Pemkab Klungkung dalam Urusan Pemberantasan Korupsi”, Ujar Bupati Suwirta.
Bupati Suwirta menugaskan Dinas Pariwisata dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melakukan inventarisir terkait pendapatan Kabupaten Klungkung.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Staff Satuan Tugas Pencegah Korupsi Wilayah VI Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bapak Adi Suadi, kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Nengah Sukasta dan intansi terkait lainnya.
