DENPASAR, BeritaDewata – Gubernur Bali I Wayan Koster bertemu dengan puluhan awak media yang tergabung dalam Perhimpunan Jurnalis (Pena) etnis NTT di rumah jabatan gubernur, Jumat (17/5).
Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain penasihat Pena NTT Umar Ibnu Alkhatab yang juga adalah Kepala Ombudsman Bali, Ketua Pena NTT Eman Dewata Odja, Sekretaris Pena NTT Agustinus Apolo Daton, Ketua Koperasi Jasa Pena NTT Pieter M Sahertian, pengacara muda Benyamin Seran, Wakil Pemimpin Redaksi Koran Pos Bali Greg Rusmanda dan belasan wartawan dari berbagai media cetak, online dan televisi asal NTT yang bertugas di Bali.
Dalam pertemuan tersebut, Koster meminta agar Pena NTT bisa berkontribusi dalam berbagai proram pemerintah di Bali melalui pemberitaan di medianya masing-masing. “Media harus bisa bersinergi dalam pembangunan di Bali. Kehadiran media melalui beritanya akan sangat berpengaruh bagi pembangunan. Jangan sampai media malah menyebabkan banyak komplain dari masyarakat. Ini semua harus terus dibenahi,” ujarnya.
Koster juga menegaskan, sudah hampir 9 bulan jadi gubernur, namun dirinya belum merasakan para ASN di lingkungan Pemprov Bali yang betul-betul memahami visi dan misi pembangunan yang sedang dijalani. “Birokrasi di Bali hingga saat ini belum tahu betul visi, misi dan mindset gubernurnya. Birokrasi masih sangat lelet. Saya terus memberikan arahan. Tetapi kalau tidak sanggup sebaiknya berhenti dengan baik-baik. Jangan bikin susah orang lain.
Percuma saja masuk pagi pulang sore. Ngapain negara bayar gajinya, kalau kerjanya tidak baik. Tidak ada ampun bagi PNS yang lelet,” ujarnya. Koster meminta agar PNS lebih displin bekerja, kreatif, inovatif, cepat dan tepat. Payung besarnya adalah Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Semuanya sudah dipaparkan, dijelaskan berkali-kali.
Pena NTT sangat mengapresiasi pembangunan Bali dibawah kepemimpinan Wayan Koster. Sekretaris Pena NTT Apolo Daton mengatakan, banyak program Koster di Bali yang sangat berpihak pada masyarakat dan lingkungan. Beberapa diantara adalah Pemprov Bali menggratiskan biaya sewa stand pameran selama event PKB bagi para pelaku UKM di Bali.
Selain itu, peraturan gubernur soal sampah plastik yang saat ini sangat dirasakan oleh masyarakat sampai di tingkat desa. “Masyarakat baru benar-benar merasakan bahwa negara itu benar-benar hadir di saat-saat seperti ini. Ini baru pertama kali sepanjang sejarah PKB, para pelaku UKM digratiskan biaya sewa stand pameran. Ini sungguh luar biasa,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Koster menjelaskan bahwa selama ini biaya sewa stand pameran jadi lahan bisnis dan pungutan liar dari beberapa oknum tertentu. “Biaya sewa stand pameran, ada Rp 12 juta, ada Rp 10 juta, ada yang Rp 6,5 juta, ada Rp 5 juta. Saya tanya apakah mereka untung selama 1 bulan. Mereka menjawab kebanyakan rugi. Syukur kalau kembali modal. Makanya lebih baik digratiskan,” ujarnya.
