NUSA DUA, BERITA DEWATA – Gubernur Bali Wayan Koster resmi membuka Diseminasi Journey Integrated Report BPJS Ketenagakerjaan yang digelar di Merusaka, Nusa Dua, Sabtu (29/11). Koster mengapresiasi BPJS Ketenagakerjaan yang konsisten meningkatkan kualitas layanan dan pelaporan keberlanjutan.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Bali, kami menyampaikan terima kasih. Setiap orang berhak atas jaminan sosial. Negara telah mengembangkan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan kepada seluruh warga,” ujar Koster.
Koster menegaskan penyelenggaraan jaminan sosial di Bali selaras dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yaitu pembangunan yang meliputi seluruh siklus hidup Krama Bali.
Ia menyebut Bali memiliki instrumen hukum yang kuat untuk mendukung universal coverage, di antaranya:
Perda Bali Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
Pergub Bali Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan
“Ini adalah payung hukum bagi universal coverage,” tegasnya.
Lindungi Pekerja Nonformal: 11 Ribu Sulinggih & Pemangku Sudah Tercover
Koster menyoroti komitmen Pemprov Bali dalam melindungi kelompok pekerja nonformal. Salah satu program yang diperluas adalah perlindungan bagi rohaniawan, yang kini telah menjangkau lebih dari 11 ribu sulinggih dan pemangku.
“Pekerjaan rohaniawan sangat mulia. Perlindungan ini sangat penting,” katanya.
Selain rohaniawan, peserta BPJS Ketenagakerjaan di Bali juga mencakup petani dan nelayan, pekerja seni, perangkat desa, serati/pembuat banten, pecalang dan lembaga adat lainnya.
Koster mengatakan capaian kepesertaan masih berbeda-beda di tiap kabupaten/kota. Pemprov Bali terus mendorong percepatan, terutama bagi pekerja rentan melalui alokasi anggaran APBD.
Dalam kesempatan itu, Koster memaparkan capaian tata kelola pemerintahan Bali. Pemprov Bali meraih Opini WTP 11 kali berturut-turut dan menjadi yang terbaik dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK RI selama lima tahun.
“Saya pastikan tidak ada yang bermain-main. Merit sistem diterapkan ketat. Promosi jabatan berdasarkan portofolio, integritas, dan prestasi, bukan kedekatan,” tegasnya.
Ia menyebut Bali menjadi provinsi dengan penerapan merit sistem terbaik versi Kemenpan RB.
BPJS Ketenagakerjaan: Sosok Koster Berkomitmen Tinggi untuk Bali Berkelanjutan
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan Asep Rahmat Suandar menyampaikan terima kasih atas kehadiran Koster yang dinilai memiliki komitmen tinggi pada keberlanjutan Bali.
“Kehadiran Bapak Gubernur merupakan kehormatan. Beliau peduli terhadap keberlanjutan dan budaya Bali. Ini tentang masa depan Bali,” ujarnya.
Asep mengatakan dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan tahun depan diperkirakan mendekati Rp1.000 triliun, sehingga penguatan tata kelola menjadi tanggung jawab besar.
Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Evan Kurniawan juga mengapresiasi kebijakan Bali yang menyanyikan Indonesia Raya tiga stanza pada setiap acara resmi.
“Ini sangat meneguhkan nasionalisme,” katanya.
Evan menyebut diseminasi ini merupakan bentuk apresiasi internal BPJS Ketenagakerjaan sejak 2015 dalam memperkuat sistem pelaporan terintegrasi.
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Setiawan.
