KLUNGKUNG, BERITA DEWATA – Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Klungkung Tahun 2025 di ruang rapat Praja Mandala, Kantor Bupati Klungkung, Rabu (22/10/2025).
Rakor tahun ini mengusung tema “Sinergi Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Klungkung.”
Dalam sambutan Bupati Klungkung yang dibacakan Wabup Tjok Surya, disebutkan bahwa berbagai program pengentasan kemiskinan telah berjalan, mulai dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), hingga Program Keluarga Harapan (PKH).
“Program tersebut terbukti menurunkan tingkat kemiskinan Klungkung hingga mencapai 5,18% di tahun 2025 ini. Namun, kita tidak bisa berpuas diri karena dibutuhkan percepatan,” ujar Wabup Tjok Surya.
Tjok Surya menegaskan, Pemkab Klungkung menargetkan angka kemiskinan turun hingga 3% pada tahun 2029. Untuk mencapai hal itu, ia meminta semua perangkat daerah dan pemangku kepentingan meningkatkan validitas data sasaran program agar pelaksanaan kegiatan lebih tepat dan efisien.
“Data sasaran yang valid akan mengarahkan fokus kegiatan dan meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan daerah,” ujarnya.
Ia berharap Rakor ini bisa menjadi ruang koordinasi untuk memperkuat sinergi antarinstansi, serta memastikan program penanggulangan kemiskinan berjalan tepat sasaran dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bappeda Klungkung I Ketut Arie Gunawan menjelaskan, sesuai Permendagri Nomor 53 Tahun 2020, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan menjadi wadah lintas sektor untuk perumusan kebijakan, perencanaan, serta evaluasi penanganan kemiskinan.
Ia juga menegaskan bahwa Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 menitikberatkan strategi pengentasan kemiskinan ekstrem pada tiga hal utama: mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan, dan menekan kantong-kantong kemiskinan.
“Kami berharap Rakor ini bisa memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mempercepat penurunan kemiskinan di Klungkung,” pungkasnya.