
DENPASAR, BERITA DEWATA – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya sinergi kolektif seluruh komponen Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipandu Beradat) guna menjaga keamanan dan ketertiban Bali, khususnya sebagai destinasi pariwisata dunia.
Penegasan tersebut disampaikan Koster saat penandatanganan perpanjangan Nota Kesepakatan Sipandu Beradat antara Pemerintah Provinsi Bali, Polda Bali, Korem 163/Wira Satya, dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, yang digelar di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (6/2/2026).
Sipandu Beradat merupakan sistem pengamanan berbasis desa adat yang mengintegrasikan berbagai unsur keamanan, mulai dari Bhabinkamtibmas, Babinsa, Linmas, Satpam, hingga Pacalang atau BANKAMDA, dalam satu forum koordinasi dari tingkat desa adat hingga provinsi.
“Ini adalah wujud nyata komitmen saya bersama Kapolda Bali, TNI, dan Majelis Desa Adat untuk memperkuat pengamanan berbasis Desa Adat secara kolektif dan berkelanjutan,” kata Koster.
Menurutnya, Bali tidak memiliki sumber daya alam seperti minyak atau batu bara, namun dianugerahi kekayaan alam, adat, seni, budaya, serta spiritualitas yang menjadi daya tarik utama pariwisata dunia. Kondisi tersebut menuntut stabilitas keamanan yang kuat dan berkelanjutan.
Di sisi lain, tingginya mobilitas penduduk dan arus pendatang ke Bali juga berpotensi memunculkan persoalan sosial, gangguan ketertiban, hingga kriminalitas. Karena itu, sistem pengamanan berbasis Desa Adat dinilai paling relevan untuk menjaga keamanan dari tingkat paling dasar.
Koster menegaskan, penguatan Desa Adat telah memiliki landasan hukum kuat melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, serta Pergub Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sipandu Beradat.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Pacalang sebagai satuan keamanan tradisional Bali dengan aparat keamanan negara agar pengamanan berjalan terpadu dan efektif.
Dengan diperpanjangnya nota kesepakatan tersebut, Koster berharap koordinasi, komunikasi, dan implementasi Sipandu Beradat semakin optimal di seluruh tingkatan pemerintahan.
“Saya minta seluruh kepala daerah, aparat keamanan, dan unsur Desa Adat dari tingkat provinsi hingga desa benar-benar membina dan mendukung penuh pelaksanaan Forum Sipandu Beradat dan BANKAMDA,” tegasnya.
Koster berharap penguatan Sipandu Beradat mampu mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan konflik sosial, sekaligus menjaga kenyamanan masyarakat serta wisatawan yang beraktivitas di Bali.




















































