DENPASAR, BERITA DEWATA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali kembali menorehkan prestasi nasional. Pada ajang Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bali dinobatkan sebagai daerah dengan kinerja terbaik dalam pengendalian inflasi.
Penghargaan tersebut diterima Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali, Luh Ayu Aryani, mewakili Gubernur Bali, dalam acara penganugerahan di Ballroom Flores, Hotel Borobudur Jakarta, Minggu (1/12).
Penghargaan ini menjadi bukti keberhasilan Pemprov Bali menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan nasional maupun global. Pemerintah pusat menilai Bali mampu menjaga harga kebutuhan pokok tetap terkendali, memitigasi tekanan inflasi, serta memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.
Bali dan Daerah Lain di Pulau Dewata Panen Penghargaan
Total ada 57 penghargaan yang diberikan Kemendagri kepada 19 provinsi, 19 kabupaten, dan 19 kota di seluruh Indonesia. Dari Bali, sejumlah daerah juga ikut membawa pulang apresiasi.
Kota Denpasar meraih penghargaan kategori Kinerja Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Kabupaten Badung mendapat penghargaan kategori Pelayanan Publik – Peningkatan Akses Layanan Pendidikan.
Kabupaten Gianyar menyabet tiga penghargaan sekaligus, yakni untuk layanan kesehatan, penyerapan tenaga kerja, dan pengurangan ketimpangan kesejahteraan.
Pesan Mendagri: Bukan Seremoni, Tapi Pengakuan Kinerja Nyata
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa penghargaan ini tidak hanya bersifat seremoni, tetapi bentuk nyata pengakuan atas komitmen dan kinerja daerah.
“Ini menjadi dorongan agar Pemda terus memperbaiki diri, memenuhi amanah publik, dan menjaga legitimasi kepemimpinan daerah,” ujar Tito.
Penilaian dilakukan melalui dua jalur utama:
1. Tata kelola pemerintahan, termasuk inovasi daerah, pengelolaan keuangan, pendapatan, dan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).
2. Akselerasi Program Strategis Nasional (PSN), termasuk inflasi, kemiskinan, kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, hingga pemerataan kesejahteraan.
Kemendagri juga menggandeng berbagai lembaga nasional seperti KPK, BRIN, dan KemenPAN-RB. Proses kurasi dilakukan oleh Tempo Media Group untuk memastikan objektivitas.
Tito menambahkan, pemerintah pusat sedang menyiapkan insentif fiskal bagi daerah berprestasi mulai tahun 2026 sebagai bentuk apresiasi nyata.
Bagi Pemprov Bali, prestasi ini menjadi dorongan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan memperluas inovasi daerah.
Capaian ini juga menjadi pemantik bagi seluruh Pemda di Bali untuk menjaga konsistensi pelayanan publik dan memperkuat stabilitas ekonomi daerah.
