DENPASAR, BERITA DEWATA – Pemerintah Provinsi Bali kembali mencatatkan prestasi membanggakan. Untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut, Pemprov Bali meraih opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan capaian tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan hasil dari sistem administrasi yang lengkap, transparan, akuntabel, dan berkualitas.
“Laporan keuangan Pemprov Bali setiap tahun semakin baik. Disusun dengan penuh tanggung jawab, lengkap dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Koster saat memberikan sambutan dalam acara Entry Meeting Pemeriksaan LKPD 2024, yang digelar di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Selasa (15/4/2025).
Koster berharap, dengan persiapan yang matang, Pemprov Bali bisa kembali meraih opini WTP untuk tahun anggaran 2024. Ia juga mendorong agar rakor ini mampu memperkuat budaya pelaporan yang lebih transparan dan profesional di seluruh jajaran pemerintahan.
“Saya harap arahan-arahan yang disampaikan tadi bisa benar-benar diimplementasikan dalam penyusunan laporan keuangan ke depan,” tegasnya.
Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, menyampaikan bahwa entry meeting ini menandai dimulainya proses pemeriksaan interim dan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024.
Fokus pemeriksaan akan diarahkan ke area berisiko tinggi dan bernilai material, seperti:
- Belanja bantuan sosial dan hibah
- Belanja modal
- Pengelolaan kas
- Dana dari pihak ketiga
- Pendapatan daerah yang signifikan
Fathan mengungkapkan, hingga tahun ini terdapat 285.387 rekomendasi senilai Rp 29,04 triliun di lingkungan Ditjen PKN VI untuk 263 Pemda.
“Saya minta kepala daerah dan seluruh jajarannya menunjukkan komitmen untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan,” tegasnya.
Sementara itu, Dirjen Pemeriksa Keuangan Negara VI, Dr. Laode Nusriadi, menekankan bahwa entry meeting ini bertujuan untuk mengomunikasikan secara terbuka mengenai:
- Tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan
- Sasaran dan area fokus
-
Hal-hal teknis yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah
Ia berharap koordinasi yang baik antara BPK dan pemerintah daerah bisa mendukung kualitas laporan keuangan serta pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan berintegritas.
