BADUNG, BeritaDewata – Tokoh Pariwisata yang juga Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Legian, Kuta, Bali, Wayan Puspanegara mengeritik dengan keras kebijakan pemerintah pusat dan didukung oleh pemerintah daerah tentang tiga zona hijau kawasan wisata yakni Ubud, Sanur, Nusa Dua.
Menurutnya, kebijakan ini dinilai tidak tepat, parsial dan syarat kepentingan. Kebijakan ini sangat tidak mendukung pariwisata Bali yang akan bangkit di tengah pandemi yang sedang melanda dunia.
“Saat ini pemerintah sedang menghijaukan tiga kawasan wisata yakni Sanur, Ubud, Nusa Dua dengan gencar vaksinasi. Bagus juga karena berdampak pada 70% warga Bali yang divaksin. Namun dari sisi pariwisata ini sangat tidak efektif. Sebab, bila wisatwan ke Bali apakah mereka tidak ke Tanah Lot, tidak ke Uluwatu, ke Kuta dan berbagai destinasi lainnya. Destinasi yang disebutkan itu apakah dihijaukan atau tidak. Siapa yang menjamin disana turis tidak tertular dan saat dia kembali tidak menulari tiga zona hijau tersebut,” tanyanya, Minggu (11/4/2021).
Menurut Ketua LPM Desa Legian ini, bila pemerintah mau menghijaukan Bali dalam konteks pariwisata maka yang paling pertama adalah bandara dan pelabuhan. Bandara adalah pintu masuk pertama turis menginjakan kakinya di Bali. Ini harus benar-benar diperhatikan.
Urutan kedua adalah transportasi. Perlu ada upaya agar seluruh moda transportasi di Bali dihijaukan sebab turis mulai dari bandara dan akan kemana-mana selalu menggunakan transportasi. Jadi harus hijau.
Ketiga adalah akomodasi. Akomodasi ini bukan hanya di Ubud, Sanur, Nusa Dua. Seluruhnya harus dihijaukan. Keempat adalah destinasi. Seluruh destinasi di Bali wajib dihijaukan. Artinya, program pusat soal tiga kawasan zona hijau itu hanya menyentuh akomodasi dan destinasi dan itupun sangat parsial dan tidak holistik.
Setelah bandara, transportasi, akomodasi, destinasi dihijaukan maka pemerintah perlu memikirkan produk-produk derivatifnya atau turunan dari produk pariwisatanya yang juga harus segera dihijaukan. Beberapa produk turunan antara lain para supplier, gudang supplier, karyawannya, para petani yang memasuk barang ke hotel dan restoran, para distributor dengan segala macam turunannya.
“Makanya sebelum mengeluarkan kebijakan, berdiskusi kah dengan kami yang mengalami langsung di lapangan,” ujarnya. Bila menggunakan pola pikir seperti ini maka jumlah penduduk Bali yang divaksin sesungguhnya tidak hanya 70% sesuai tarrget tetapi bisa lebih dari 80% karena sebagian besar ekonomi Bali tergantung dari sektor pariwisata dan turunannya.
