TABANAN, BeritaDewata – Pemkab Tabanan melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Tabanan, Kamis, (22/4/2021).
Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya selaku Ketua TPID Kabupaten Tabanan, Wakil Bupati Tabanan, I Made Edi Wirawan, Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, I Made Dirga dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho, serta diikuti oleh anggota TPID Kabupaten Tabanan.
Rapat diawali dengan arahan Bupati Tabanan yang menegaskan kembali visi pemerintahan Kabupaten Tabanan ke depan, yakni Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, Madani (AUM)”.
Demi mewujudkan visi tersebut, sektor pertanian sebagai salah satu tumpuan perekonomian Kabupaten Tabanan akan didorong untuk berdaya saing.
Bupati Tabanan memberikan tiga arahan yang akan menjadi langkah strategis di sektor pertanian. Pertama, diversifikasi tanaman pangan. Kabupaten Tabanan merupakan lumbung pangan penghasil beras terbesar di Provinsi Bali.
Ke depan, Kabupaten Tabanan akan mulai mengembangkan komoditas-komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi. Kedua, program bangga menjadi petani.
Tenaga kerja yang terkena imbas penurunan aktivitas ekonomi di sektor pariwisata akan diarahkan untuk menjadi petani dan ikut mengolah lahan sawah yang masih potensial. Ketiga, larangan alih fungsi lahan pertanian untuk menjamin keberlanjutan hasil produksi pertanian Kabupaten Tabanan.
Di sisi lain, Bupati Tabanan juga meminta seluruh pimpinan OPD untuk fokus pada kebijakan pengendalian harga dengan menerapkan strategi 7K, yakni KEKAR (Ketersediaan Komoditi Pasar), KATA HATI (Kestabilan Harga Komoditi), KECAPRI (Kelancaran Distribusi), KOMET (Komunikasi Efektif), KLASTER (Kolaborasi Sinergitas dan Terintegrasi), KUDATULI (Keakuratan Data Hulu dan Hilir), dan KITAB (Keunggulan Inovasi Tabanan Era Baru).
Merespon arahan tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho mengapresiasi kehadiran Bupati Tabanan selaku pemimpin rapat HLM.
Hal ini sesuai dengan arahan Kementerian Koordinator Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) di mana kehadiran Bupati/Wakil Bupati dalam rapat TPID sebagai wujud komitmen Kepala Daerah atas pelaksanaan program pengendalian inflasi di daerah serta akan mendapat penilaian yang tinggi pada aspek proses dalam penilaian TPID Award.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho sepakat dengan arah program pengembangan ekonomi Kabupaten Tabanan ke depan.
Sebelum pandemi Covid berlangsung, perekonomian Kabupaten Tabanan konsisten tumbuh di atas 5% setiap tahun. Namun pada tahun 2020, Kabupaten Tabanan mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar -6,14% (yoy).
Ditinjau dari kontribusi lapangan usaha, Produksi Domestik Regional Bruto Kabupaten Tabanan didominasi oleh sektor pertanian (23,03%) dan pariwisata (17,16%). Kedua sektor juga mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi pada tahun lalu, masing-masing sebesar -1,20% dan -24,84%.
Mempertimbangkan struktur perekonomian Kabupaten Tabanan tersebut, Bank Indonesia merekomendasikan agar sektor pertanian sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru dengan tiga strategi, yakni pertama, petani milenial Bali untuk mengakselerasi modernisasi di sektor pertanian.
Kedua, digitalisasi pertanian di sektor hulu dan hilir untuk meningkatkan produktivitas dan hasil penjualan, serta ketiga, hilirisasi komoditas pertanian untuk meningkatkan nilai tambah produk dan penyerapan tenaga kerja. Untuk mendukung ketiga strategi tersebut agar berjalan efektif, dibutuhkan dukungan regulasi, anggaran, kemudahan berinvestasi, pembiayaan perbankan, serta penguatan kelembagaan dan pemasaran.
Berdasarkan data neraca pangan, Kabupaten Tabanan mengalami defisit (jumlah kebutuhan lebih besar dari produksi) pada tiga komoditas, yakni bawang merah, bawang putih dan cabai besar.
Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, Bank Indonesia mendorong terbentuknya BUMD pangan untuk meningkatkan serapan hasil produksi pertanian, serta kerja sama antar daerah dengan daerah lain, baik intra provinsi maupun antar provinsi yang mengalami surplus pada ketiga komoditas tersebut.
