BeritaDewata.com, Surabaya – Badan Standardisasi Nasional (BSN) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperingati Bulan Mutu Nasional dan Hari Standar Dunia Tahun 2018 di Grand City Convex, Surabaya (25/10/2018).
Beberapa isu strategis terkait standardisasi dan penilaian kesesuaian, dibahas dalam even nasional yang melibatkan lebih dari 1000 pemangku kepentingan di Indonesia ini.
Diantaranya Seminar implementasi Revolusi Industri 4.0 dalam konteks standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia, Saresehan Penerapan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Workshop Akselerasi Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja Melalui Sertifikasi ISO 45001:2008, serta Sosialisasi Undang – Undang No. 20 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2018.
Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Bambang Prasetya mengatakan, tema bulan mutu kali ini diselaraskan dengan tema Hari Standar Dunia yang jatuh pada tanggal 14 Oktober tahun ini yakni “Standar dan Penilaian Kesesuaian Mendukung Revolusi Industri 4,0”.
“Generasi sekarang berubah, industri juga mulai beradapatasi serba digital. Maka standardisasi dan penilaian kesesuaian harus ikut mengawal perubahan situasi ini,”ujar Bambang mengingatkan.
Pemerintah, lanjutnya, telah menjadikan “Making Indonesia 4.0” sebagai salah satu agenda nasional bangsa Indonesia di mana Kementerian Perindustrian akan menjadi penggerak utama dari agenda tersebut.
“Ada lima sektor manufaktur nasional yang akan menjadi pionir memasuki era digital, yakni industri makanan dan minuman; industri tekstil dan pakaian; industri otomotif; industri elektronika; serta industri kimia. Menurut saya, implementasi Making Indonesia 4.0 tidak hanya menyangkut kegiatan ekonomi yang berubah menjadi serba digital, tetapi terjadi perubahan pula dalam kegiatan transaksi yang serba online,” ujar Bambang.
Oleh karenanya, jaminan mutu dan keselamatan karena produk yang menggunakan energi listrik serta jaminan mutu produk yang diperdagangkan di dunia maya atau E-Commerce, penerapan SNI menjadi sangat penting.
”Teknologi Digital juga membutuhkan interoperability (kemampuan produk atau sistem untuk berinteraksi dan berfungsi dengan produk atau sistem lain), dan kompatibel (produk atau sistem mampu bekerja serasi/harmoni), dan persoalan ini bisa terjawab dengan standar,” kata Bambang.
Begitu pula, lanjutnya, dengan jaminan produk pada E-Commerce, pemberlakuan SNI secara wajib perlu ditegakkan hukum dan sanksi bagi pelanggarnya.
Selain isu Revolusi Industri 4.0, dalam kegiatan BMN juga akan membahas berbagai isu penting diantaranya Penerapan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Akselerasi Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja Melalui Sertifikasi ISO 45001:2018, serta Undang – Undang No. 20 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2018.
Bambang melanjutkan, BSN perlu menjelaskan dan mendorong institusi atau perusahaan untuk segera menerapkan SNI ISO 37001:2016. “Ini adalah salah satu jalan terpenting untuk mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Beberapa organisasi sudah menyatakan siap menerapkan SNI ini diantaranya SKK Migas, CV. Hari Mukti Teknik (KANABA), Balai Besar Karantina Pertanian Makassar, Badan Narkotika Nasional, Dinas Kesehatan Palembang, dan Badan Pemeriksa Keuangan,”kata Bambang.
Saat ini, BSN telah menetapkan 11.682 SNI. Sejumlah 204 diantaranya telah di berlakukan secara wajib oleh kementrian terkait untuk menjamin kesehatan, keamanan, keselamatan dan pelestarian lingkungan hidup.
Melalui penetapan SNI, BSN turut serta dalam mendukung program pemerintah, seperti dalam pelaksanaan Inpres tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang kemudian diperbaharui dengan Perpres 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, BSN berperan dalam upaya inisiasi sertifikasi anti korupsi, yang mengacu kepada standar ISO terbaru yaitu ISO 37001 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang kemudian telah di adopsi menjadi SNI ISO 37001:2016.
Isu lain dalam kegiatan Bulan Mutu Nasional, BSN akan mencoba mengakselerasi Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja melalui Sertifikasi ISO 45001:2018 (Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use). Pada kegiatan ini, akan dipaparkan materi terkait perbedaan ISO 45001:2018 dengan OHSA 18001:2007 serta SMK3 berdasarkan PP 50 Tahun 2012.
Selain itu, penjelasan materi syarat dan aturan tambahan akreditasi bagi lembaga sertifikasi yang berminat untuk mengoperasionalkan skema sertifikasi SMK3 berdasarkan ISO 45001:2018.
Dalam kesempatan ini, BSN juga melaunching skema akreditasi program CORSIA. Isi dari Kesepakatan Bersama tersebut adalah tentang Penyelenggaraan Kegiatan Akreditasi Lembaga Validasi dan/atau Verifikasi Gas Rumah Kaca untuk Program CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA)
Masih banyak isu-isu lain terkait standar dan penilaian kesesuaian. Oleh karenanya, peringatan Bulan Mutu Nasional di Surabaya diharapkan bisa memperekat kerjasama para pemangku kepentingan di seluruh Indonesia.
“Ini adalah wahana yang tepat bagi para pemangku kepentingan untuk berdiskusi, bertransaksi, dan menjalin kerjasama yang positif. Revolusi industri 4.0 bisa menjadi momentum bagi kita untuk mendorong pengembangan standardisasi dan penilaian kesesuaian yang lebih bisa mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi untuk kualitas hidup yang lebih baik,” ujar Bambang.
