Skorsing Sepihak Terhadap Atlet TI Kota Denpasar Dinilai “Lecehkan” Profesi Atlet

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali I Nyoman Wirya

Denpasar – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali I Nyoman Wirya mengatakan, negara berkewajiban untuk melindungi atlet olah raga baik yang sudah berprestasi ataupun yang masih berjuang untuk meraih prestasi. Memberlakukan atlet dengan sewenang-wenang, menskorsing sepihak tanpa alasan yang jelas merupakan tindakan “pelecehan” terhadap profesi atlet. Maka hal tersebut seharusnya menjadi perhatian tersendiri oleh para pihak terkait, terutama pada kasus sanksi skorsing sepihak terhadap belasan Atlet Taekwondo Indonesia (TI) Kota Denpasar belum lama ini.

“Kami sangat menyayangkan terjadinya tindakan sewenang-wenang terhadap beberapa atlet Taekwondo Indonesia Kota Denpasar. Seharusnya Kepala Daerah bersikap tegas dalam upaya melindungi para atlet tersebut. Semua atlet berhak mendapat perlindungan khusus, apalagi atlet berprestasi harus mendapatkan pengawasan khusus dari gubernur sebagai kepala daerah dan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora) sebagai pelindung atlet tingkat nasional, di mana Kemenpora dipilih langsung oleh presiden,” kata Nyoman Wirya, ditemui di ruang kerja Komisi IV DPRD Provinsi Bali, Selasa (8/8/2017).

Pihaknya selaku Komisi IV Bidang Kesejahtraan Rakyat yang diantara tugas pokoknya adalah membidangi Pemuda dan Olah Raga, mendesak kepada para pihak khususnya Pengurus Taekwondo Indonesia Provinsi Bali untuk segera mencabut skorsing tersebut dan jangan biarkan kasus ini berlarut-larut. Komisi IV sikapnya sudah jelas yakni meminta cabut skorsing terhadap atlet Taekwondo Indonesia Kota Denpasar.

Untuk itu Komisi IV sudah melakukan pertemuan-pertemuan khusus dengan berbagai pihak. Bahkan surat rekomendasi sudah dikirim secara langsung ke Pengurus Besar Taekwondo Indonesia di Jakarta. “Kami menilai permasalahan yang terjadi adalah permasalah internal kepengurusan di Pengurus Taekwondo Provinsi Bali. Jadi dalam hal ini tidak boleh mengorbankan atlet,” terangnya.

Komisi IV berkesimpulan, keputusan yang diambil oleh Pengurus Taekwondo Indonesia Provinsi Bali itu sangat arogan dan sudah melecehkan profesi atlet. Karena apa alasan mereka menskorsing atlet itu tidak mendapat gambaran yang jelas. “Untuk itu kita mengajukan rekomendasi dari DPRD Bali ke pusat, kita meminta agar skorsing terhadap Atlet Taekwondo Indonesia Kota Denpasar dicabut. Dan dalam kasus ini sangat jelas. Kami tidak masuk dalam proses konflik kepengurusan, konflik kepengursan silahkan diselesaikan secara internal,” terangnya.

Pihaknya juga menilai, kasus skorsing terhadap atlet Taekwondo Kota Denpasar, dikhawatirkan kejiwaanya anak-anak ini terpengaruh, akan berdampak negatif pada diri anak-anak. “Kami menilai, atlet – atlet taekwondo Indonesia Kota Denpasar tidak bersalah, jadi tidak harus ada skorsing. Permasalahan yang terjadi adalah permasalah internal kepengurusan di Pengurus Taekwondo Provinsi Bali, jadi anak-anak tidak boleh dilibatkan,” pungkasnya.

K Mira Adelia Putra, Atlet Taekwondo Indonesia Kota Denpasar bayak meraih medali dalam berbagai perlombaan

Diketahui, seperti diberitakan di berbagai media. Skorsing tersebut diberikan langsung oleh induk organisasi Taekwondo Bali yaitu Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Provinsi Bali (Pengprov TI Bali) kepada atlet Taekwondo Indonesia Kota Denpasar. Skorsing tersebut telah diberikan Pengprov sejak bulan Oktober 2016 lalu. Setelah munculnya foto-foto atlet taekwondo Denpasar yang berangkat ke Malaysia Open 2016 bersama Kornelis, seluruh atlet, oficial, dan pelatih yang berangkat ke Malaysia diberikan skorsing dengan alasan melindungi orang yang sedang menerima hukuman.

Sebarkan Berita ini

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here