DENPASAR, BERITADEWATA – Sekda Provinsi Bali Dewa Indra meminta kepada kabupaten dan kota di Bali untuk terus memperkuat struktur kelembagaan dalam penanggulangan risiko bencana.
Hal ini disampaikan oleh Sekda saat menerima audiensi Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di ruang rapat Setda Provinsi Bali, Senin (6/9/2021).
Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Ketua Harian FPRB Bali Gede Sudiarta, Kepala Pelaksana BPBD Bali Made Rentin, para ketua sub relawan yang bernaung di bawah FPRB dari unsur Pentahelix dan stakeholder terkait lainnya. Audiensi ini bertujuan untuk memperkuat kelembagaan pengurangan risiko bencana yang pelantikannya akan dijadwalkan kemudian.
Dalam arahannya, Sekda Bali mengatakan, sebelumnya kelembagaan dalam pengurangan risiko bencana menemui banyak kesulitan di tingkat kabupaten dan kota di Bali.
“Saya minta agar seluruh kabupaten dan kota di Bali untuk terus memperkuat secara kelembagaan dalam pengurangan risiko bencana alam. Sebab kelembagaan dalam pengurangan risiko bencana semakin lama harus semakin dewasa dan semakin diperluas. Kelembagaan pengurangan risiko bencana alam di Bali belum sepenuhnya ada di kabupaten dan kota di Bali. Dulu kabupaten dan kota belum jelas nasibnya. Sekarang sudah kelihatan seperti yang ada di Karangasem dan Bangli. Mereka terus meng-upgrade kelembagaan dalam pengurangan risiko bencana alam,” ujarnya.
Sekda Bali juga mengakui jika sebelumnya tidak mudah meyakinkan para bupati di Bali untuk memperkuat kelembagaan dalam pengurangan risiko bencana alam. Apalagi meyakinkan Bappeda kabupaten dan kota di Bali untuk mengalokasikan anggaran dalam pengurangan risiko bencana alam.
Namun seiring dengan perjalanan waktu, hampir seluruh kabupaten dan kota di Bali akhirnya bisa memperkuat kelembagaan dan alokasi anggaran untuk pengurangan risiko bencana alam.
“Kelembagaan harus diperkuat terutama di kabupaten dan kota di Bali. Unsur Pentahelix harus diperkuat di kabupaten dan kota di Bali,” ujarnya.
Ia juga meminta agar FPRB terus diperkuat. FPRB dengan seluruh sub forum yang ada di bawahnya diperkuat termasuk permintaan untuk pelantikan FPRB di tingkat provinsi dan kabupaten dan kota di Bali. Namun terkait pelantikan FPRB, Dewa Indra meminta agar dilakukan secara serentak di seluruh kabupaten dan kota di Bali.
“Untuk rencana deklarasi FPRB saya selalu siap. Asalkan dilakukan secara serentak di seluruh Bali. Kalau dilantik perkabupaten dan kota habis waktu kita. Lagi pula, gaungnya harus besar kalau dideklarasikan secara serentak. Kalau tidak maka akan kecil dan tidak terdengar dan apalagi tidak kelihatan,” ujarnya.
Ia menegaskan, deklarasi itu bisa dilakukan asalknya organisasinya siap, personil atau pengurusnya siap, dan yang paling penting adalah komitmen. Dewa Indra juga mengusulkan kalau bisa pelantikan dilakukan di lokasi bencana agar sejalan dengan misi FPRB.
