DENPASAR, BeritaDewata – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsut) mengatakan, usulan pemerintah soal kenaikan iuran BPJS akan segera dibahas di DPR. “Terkait usulan pemerintah terhadap kenaikan iuran BPJS akan kami bahas. Apakah kenaikan itu bisa dijangkau oleh masyarakat atau terlalu tinggi nanti kita bahas,” ujarnya, di temui di Kuta Bali, (4/9).
Intinya, pemerintah perlu mempertimbangkan sisi kemampuan masyarakat dalam membayar iuran, terutama bagi masyarakat yang membayar iuran secara mandiri. Dari mana hal itu diketahui, maka semua akan dihitung berdasarkan kajian yang menyeluruh. DPR akan menyetujui jika semuanya sudah dikaji dengan matang. Intinya jangan sampai membebani masyarakat.
Ada banyak rumah sakit yang melakukan over service dan tidak sebanding dengan penanganan yang sesungguhnya. Penanganan pasien biasa, namun servisnya luar biasa. Kemudian item pelayanan itu dimasukan dalam pembiayaan BPJS. Sementara di sisi lainnya, ada juga rumah sakit yang penanganan pasien BPJS tidak adil, dipersulit, bertele-tele yang membuat pasien tambah parah sakit dan menderita. “Kami meminta aparat penegak hukum untuk bertindak. Pemberi regulasi dalam hal ini Kementerian Kesehatan harus memberikan sanksi tegas. Kontrol dan sistem harus diperbaiki,” ujarnya.
Ia mengakui, hingga saat ini usulan pemerintah soal kenaikan BPJS terus menuai polemik di masyarakat. Sesungguhnya pemerintah tidak pernah akan menyusahkan masyarakat. Usulan itu tentu saja memiliki kajian yang ilmiah, dengan didukung data-data lapangan yang valid. Pemerintah tentu saja ingin agar derajat kesehatan masyarakat semakin baik, meningkat, dan generasi Indonesia semakin berkualitas. Sementara di sisi lain, anggaran BPJS terus membengkak, dan tidak tertangani dengan baik. Sistem pelayanan BPJS akan terus diperbaiki. BPJS harus lebih mudah, murah, cepat dan efektif.
