Buleleng – Partai Nasdem akan melakukan pengawasan secara ketat terhadap anggaran Pilgub Bali yang sangat besar. Anggota DPRD Bali dari Partai Nasdem Nyoman Tirtawan menegaskan, anggaran Pilkada yang besar rawan permainan dari pihak-pihak terkait. Dengan anggaran Pilgub sebesar Rp 229, 36 miliyar, KPU Bali dinilai mengajukan jumlah dana yang sangat berlebihan. Akibatnya, DPRD Bali pun mendesak agar dana Pilgub Bali 2018 harus direvisi ulang. Padahal jumlah pemilih untuk rakyat Bali hanya sekitar 3,2 juta jiwa.
Nyoman Tirtawan yang juga adalah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bali itu meminta agar anggaran itu harus direvisi. Nyoman Tirtawan yang juga menyoroti jumlah tersebut dinilai terlalu besar alias jumbo.
“Anggaran Pilgub Bali terlalu besar bila dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah pemilih,” tandas Tirtawan saat ditemui di Buleleng baru-baru ini. Anggota dewan asal Buleleng ini meminta revisi anggaran Pilgub Bali bukan tanpa alasan. Ia melihat, dibandingkan dengan Jawa Barat yang wilayahnya lebih luas dengan jumlah pemilih lebih banyak, tetapi anggaran Pilkadanya lebih kecil dan lebih murah.
Nyoman Tirtawan mengungkapkan, dari sisi luas wilayah, Jawa Barat jauh lebih luas daripada Provinsi Bali. Begitu pula masalah jangkauan wilayah dalam pembagian logistic Pilgub, Jawa Barat jauh lebih susah dibandingkan dengan Bali yang jarak antar kabupaten dengan ibu kota Provinsi Bali, Denpasar, yang sangat dekat. Selain itu jalan-jalan penghubung antara kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan, bahkan antar banjar dinas (dusun) jauh lebih mulus daripada di Jawa Barat.
Ia menjelaskan, Jawa Barat yang memiliki 32 juta jiwa pemilih jauh lebih besar daripada pemilih di Bali yang hanya 3,2 juta. “Jumlah pemilih di Bali hanya 10 persen dari jumlah pemilih Jawa Barat,” terangnya. Dengan jumlah pemilih 32 juta itu, KPU Jawa Barat hanya membutuhkan anggaran Pilgub Jawa Barat 2018 sebesar Rp 1,168 triliun. “Sedangkan Bali yang pemilihnya cuma 3,2 juta, kok anggarannya jauh lebih besar yakni Rp 229,36 miliyar,” ujarnya.
Logikanya, kalau jumlah pemilih hanya 10 persen dari Jawa Barat maka anggaran yang dibutuhkan juga 10 persen. “Ini berarti anggaran yang dibutuhkan KPU Bali hanya kisaran Rp 120 miliar, bukan Rp 229,36 miliar. Ini pemborosan dan tidak masuk akal,” kritik Tirtawan.
Ia mendesak KPU Bali dan Pemprov Bali untuk melakukan sinkronisasi dana atau anggaran Pilkada Bali 2018 dengan variable-variabel yang jelas sesuai kebutuhan. Bahkan Tirtawan menuding KPU Bali tidak peka terhadap situasi yang kini dialami masyarakat Bali yang sedang dilanda musibah ancaman erupsi Gunung Agung yang kini sedang berstatus Awas.
“Bali sekarang menghadapi situasi memprihatinkan karena ancaman erupsi Gunung Agung, tapi KPU Bali dan eksekutif mengabaikan penderitaan masyarakat yang saat ini sedang mengungsi. KPU Bali ini berfoya-foya di atas penderitaan masyarakat,” tudingnya lagi.
Menariknya, pada sidang paripurna DPRD Bali, pada Kamis (12/10/2017) lalu, Tirtawan sudah mengintruksikan hal tersebut. “Saya sudah menyampaikan masalah di rapat-rapat, baik rapat internal Banggar, rapat dengan eksekutif dan KPU, bahkan saya sudah sampaikan langsung kepada Wakil Gubernur, tetapi tidak digubris. Makanya saya putuskan harus interupsi di sidang paripurna dewan,” tuturnya.
Pada saat instruksi yang dilontarkan sejumlah pejabat penting di lingkup Pemprov Bali menyatakan sependapat dengannya termasuk orang nomor satu di Bali yaitu Gubernur Bali Made Mangku Pastika.
“Yang bermain dalam anggaran ini adalah oknum pejabat tertentu yang mempunyai kepentingan dalam Pilgub Bali 2018 nanti,” ungkap Tirtawan (17/10).
Berikut uraian Dana Pilkada:
Dana Pilgub Bali 2018
Dana Dalam NPHD : Rp 229.360.000.000
Pencairan Bertahap :
-APBD Induk 2017 : Rp 100.000.000.000
-APBD Perubahan 2017 : Rp 25.000.000.000
-APBD Induk 2018 : Rp 104.000.000.000
Alokasi Anggaran:
Honorarium : Rp 99.222.800.000
Pengadaan Barang/Jasa : Rp 130.137.200.000
– Surat Suara : Rp 1.649.706.500
– Formulir : Rp 2.947.273.450
– Kelengkapan TPS : Rp 2.920.315.300
– Distribusi Logistik : Rp 2.189.400.000
– Administrasi Kantor : Rp
33.526.152.600-Sosialisasi Pilgub : Rp 17.607.347.150
– Biaya yang ditimbulkan : Rp 69.302.003.000
Akibat tahapan
T o t a l : Rp 229.360.000.000
