PIP Jangkau 496,5 Ribu Debitur di Bali Nusra dengan Pembiayaan Rp 1,85 Triliun

Ismed Saputra Direktur Utama PIP (kiri)

DENPASAR, Berita Dewata – Pusat Investasi Pemerintah (PIP) telah menjangkau 9,1 juta debitur dengan total penyaluran mencapai Rp33,4 triliun per 19 September 2023. Pencapaian tersebut melibatkan 72 penyalur lembaga keuangan non-bank yang menjangkau 509 dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Utama PIP Ismed Saputra diacara “Media Meet Up Bali” di Denpasar, 26 Sepetember 2023.

Menurut Ismed, debitur tersebar di seluruh wilayah dari Sabang hingga Merauke. Khusus wilayah Bali Nusa Tenggara tercatat sebanyak 496,5 ribu debitur dengan total pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp 1,85 triliun.

Ismed mengatakan, penyaluran di Bali melibatkan sepuluh distributor yakni PNM, Pegadaian, KSPS UGT Sidogiri, KSP Sari Sedana Bali, KSP Sila Mukti, KSP Jujur Utama Mandiri, KSU Krama Bali, KSIP Guna Prima Dana, PT REFI dan LKM Gentha Persada.

Sebagai Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Keuangan yang bertugas mengkoordinasikan pembiayaan ultra mikro, PIP mempertemukan pembiayaan dan bantuan bagi usaha ultra mikro yang belum dapat mengakses pembiayaan perbankan. Tujuannya agar usaha ultra mikro mendapatkan pembiayaan yang mudah dan cepat serta meningkatkan jumlah pengusaha yang mendapat fasilitas pembiayaan dari pemerintah.

“Pelaku usaha yang menjadi debitur sebagian besar adalah perempuan, persentasenya mencapai 95%. Sisanya debitur laki-laki,” ujarnya.

Hadir Teguh Dwi Nugroho – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali dan Bapak Ende Johana Surya – Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran II.

Pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha ultra mikro memiliki kualitas yang baik ditunjukkan dengan rendahnya angka kredit bermasalah (NPL). “Karena pada prinsipnya selain menyalurkan pembiayaan, kami juga memberdayakan pelaku usaha ultra mikro melalui pelatihan, inkubasi, promosi, dan pemberdayaan,” ujarnya.

Ismed menjelaskan, pelatihan yang diberikan mulai dari teknik bisnis, pembukuan keuangan, branding produk, hingga pemasaran online. Untuk inkubasi, PIP memberikan bantuan dalam aspek pemenuhan legalitas, peningkatan kualitas produk, kapasitas produksi, pengelolaan keuangan dan pemasaran produk.

Sedangkan untuk promosi, PIP memberikan dukungan melalui promosi di media sosial PIP, marketplace, lelang produk online, pameran produk offline, outlet UMi di pusat perbelanjaan serta publikasi melalui media massa. “Pemberdayaan kami berbasis komunitas dan terintegrasi pada sektor pertanian dan produk kerajinan,” kata Ismed.

Dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMi, PIP melakukan validasi debitur melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai data Dukcapil dan saat ini tidak menerima KUR yang dilakukan melalui Sistem Informasi Program Kredit (SIKP) UMi.

Dalam menyalurkan pembiayaan, PIP memiliki dua skema pembiayaan yaitu langsung dan tidak langsung. Pendistribusian secara langsung dilakukan dengan melibatkan distributor berupa lembaga keuangan non bank (LKBB), non-pemerintah terafiliasi, dan terafiliasi pemerintah. Sementara, penyaluran tidak langsung melibatkan bahana sebelum dananya disalurkan ke LKBB.

“Nah, penyalur ini juga wajib memberikan pendampingan agar usaha ultra mikro bisa berkembang. Pendampingan dilakukan dengan memberikan motivasi berusaha, peningkatan kapasitas SDM1, konsultasi terkait bisnis, pengawasan terhadap debitur dan bentuk bantuan lainnya.” Tuturnya.

PIP juga melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan lain seperti pemerintah daerah, misalnya dengan melakukan edukasi dan sosialisasi tentang pembiayaan UMi kepada LKBB (LKM dan Koperasi) dan pelaku usaha mikro, meningkatkan ketersediaan dan akses pembiayaan UMi kepada pelaku usaha mikro (mengidentifikasi dan mendampingi LKBB calon penyalur UMi), kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat serta penguatan kelembagaan LKBB (LKM dan Koperasi), termasuk dalam bentuk penyediaan dana APBD untuk pembiayaan. biaya jasa penjaminan dan/atau subsidi bunga atau margin.

Selain itu, kerja sama dengan pemerintah daerah juga dapat dilakukan melalui pengembangan usaha mikro atau pembinaan dan pengawasan terhadap penyalur pembiayaan UMi. Dengan memberikan pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha ultra mikro, Ismed berharap dapat meningkatkan jumlah pengusaha yang mendapat fasilitas pembiayaan dari pemerintah.

Dalam acara tersebut, dihadiri juga oleh Teguh Dwi Nugroho – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali dan Bapak Ende Johana Surya – Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran II.

Sebarkan Berita ini

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here