DENPASAR, BERITA DEWATA – Kepala Bapeda Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra mengatakan, pertumbuhan ekonomi Bali saat ini diakui masih tergantung pada sektor tersier yakni pariwisata dan jasa. Ia mengatakan, masalah pemerataan dan pembangunan di Bali memang ada ketimpangan.
Ketimpangan yang dimaksud ada dua yakni ketimpangan sektor pembangunan pariwisata yang sangat mendominasi. Hampir 75% ekonomi Bali itu dari sektor tersier yakni pariwisata dan jasa. “Sementara pertanian dan industri kecil atau UMKM itu sangat kecil, dan Bali sangat tergantung pada pariwisata,” ujarnya dalam diskusi di Denpasar, Selasa (14/1/2025).
Ketimpangan yang kedua adalah antarwilayah. Bali Utara tidak segemerlap Bali selatan. Ini harus diakui dan pemerintah daerah sedang menyelesaikan dan menjawabi persoalan tersebut. Jawabannya adalah dengan merumuskan RPJM Bali tahun 2018 yakni soal transformasi Bali yang langsung diresmikan oleh presiden saat itu.
Tujuannya adalah mendorong pusat-pusat ekonomi baru di luar wilayah selatan Bali. Beberapa infrastruktur dibangun seperti pelabuhan di Nusa Penida, short cut Singaraja-Mengwi, kemudian banyak pelabuhan rakyat yang dibangun agar ekonomi rakyat bertumbuh.
Namun ini semua belum optimal. Sebab anggaran yang ada di APBD belum cukup. Bali sendiri seluruhnya hanya sekitar Rp 30 triliun. Sementara di DKI mencapai Rp 80 triliun dan bahkan banyak provinsi di Jawa rata-rata sebanyak Rp 60 triliun. Itu pun setengahnya berasal dari APBN. Jadi dari sisi anggaran Bali belum mampu mengakselerasi pembangunan untuk pertumbuhan ekonomi.
“Mudah mudahan dengan anggaran yang ada kita akan menjawab pelan-pelan persoalan pemerataan pembangunan Bali. Sementara pembangunan bandara, tol, dan sebagainya itu hanya isu politik. Belum ada kajian yang resmi untuk melanjutkan berbagai pembangunan tersebut,” ujarnya. Tower Turyapada juga sudah beroperasi di Buleleng. Semoga sudah bisa mengakselerasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di luar wilayah selatan.
Untuk Proyek Strategi Nasional (PSN) di Bali saat ini sedang dipersiapkan. Sebab setiap tahun akan ada Perpres yang baru soal PSN. Di Bali yang sudah berjalan adalah soal pangan, energi terbarukan, ketahanan pangan, sudah disiapkan di Bali. Bandara di Buleleng dikeluarkan dari PSN.
Pengolahan sampah masih masuk PSN. Tol Gilimanuk-Mengwi juga masih menjadi PSN. Sesungguhnya tidak masuk PSN itu tidak masalah dan tidak mempengaruhi anggaran daerah. Bahkan proyek swasta pun bisa masuk PSN. Sebab harus sesuai dengan pertumbuhan ekonomi daerah.
