Nusa Dua – Konferensi International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia (World Bank) akan digelar di Bali pada Oktober 2018 mendatang. Event berskala besar tersebut pertama kalinya digelar di Indonesia khususnya Bali. Sementara negara Asia lainnya sudah mendapatkan event tersebut, dimana tahun 1976 digelar di Filipina, tahun 1991 digelar di Bangkok, tahun 2006 di Singapura, dan baru pada tahun 2017 digelar di Indonesia khususnya di Bali.
Peserta yang hadir sebanyak 15 ribu orang dari 189 negara di dunia. Jumlah tersebut memperlihatkan hampir semua negara di dunia merupakan peserta atau anggota IMF dan Bank Dunia. Untuk menggali berbagai tantangan dan peluang event berskala besar tersebut, BI memanggil beberapa pakar untuk berbicara soal event bergengsi tersebut dalam Annual Meeting IMF dan World Bank di Nusa Dua Bali, selama dua hari berturut-turut mulai 24-25 Agustus 2017. Beberapa pakar dan pengamat diundang untuk mempresentasikan pokok-pokok pikiran yang semestinya ditawarkan Indonesa dalam event besar tersebut.
Direktur Eksekutif International NGO on Indonesia Development (INFID) Sugeng Bahagijo menegaskan, jangan sampai Indonesia hanya menjadi Event Organizer (EO) dari IMF dan Bank Dunia. “Indonesia jangan hanya menjadi EO-nya IMF dan Bank Dunia, saat menggelar pertemuan besar di Bali. Indonesia perlu memanfaatkan moment besar tersebut untuk kepentingan negerinya sendiri. Indonesia perlu berbuat sesuatu yang berguna baik jangka pendek maupun jangan panjang baik dalam event besar tersebut maupun melalui event tersebut. Kita bukan EO-nya IMF, jangan hanya sebagai penyelenggara, menyiapkan segala infrastruktur, tetapi tidak ada dampak setelahnya,” ujarnya di Nusa Dua, Kamis (24/8).
Ia merumuskan, minimal ada tiga manfaat dalam ajang IMF tersebut yakni Indonesia bisa jadi rule model, investmen promotion, dan common agenda. Tiga manfaat tersebut perlu dirumuskan secara efektif dan efisien dan disampaikan secara langsung dalam Pertemuan IMF dan Bank Dunia, karena yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah para pengambil kebijakan di 189 negara di dunia.
Dari 3 manfaat tersebut, agenda yang perlu disampaikan adalah common agenda. Hal penting untuk mendukung dua agenda lainnya yang berdampak langsung dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. “Ini penting karena saat ini akan terjadi perang isu sosial dari berbagai negara peserta yang akan mengundang decak kagum dunia dan menjadi posisi tawar suatu negara di mata IMF dan Bank Dunia,” ujarnya.
Beberapa isu sosial di Indonesia bisa masuk dalam common agenda antara lain gerakan pemerintah yang terbuka seperti e-goverment yang sudah diterapkan hampir di seluruh Pemda di Indonesia dan juga secara nasional, gerakan antikorupsi yang massif, pemberdayaan kaum perempuan dalam politik dan sektor tenaga kerja, kebijakan pajak, pembangunan infrastruktur yang memutus kesenjangan ekonomi dan disparitas harga kebutuhan pokok, dan berbagai isu sosial lainnya.
“Bisa juga disampaikan keberhasilan Pemerintahan Jokowi selama 3 tahun berturut-turut dalam membangun infrastruktur, menyelenggarakan pemerintahan yang terbuka, memutus rantai birokrasi dan perizinan dan seterusnya. Keberhasilan Jokowi ini harus menjadi agenda penting untuk disampaikan di Forum IMF dan Bank Dunia,” ujarnya.
Sementara Pengamat Ekonomi dari Permata Bank, Joshua Pardede yang tampil juga sebagai pembicara menjelaskan, ini pertama kalinya Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan IMF. Ini adalah kesempatan emas dan langka dimana Indonesia memperoleh kepercayaan dunia sebagai tuan rumah. Target Indonesia adalah pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, dan kesejahteraan rakyat meningkat tajam.
“Makanya moment ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Peluang investasi harus naik. Dampaknya adalah pemerataan infrastruktur, pemerataan akses energi, pertumbuhan ekonomi meningkat,” ujarnya.
