Pergub Cegah Penyebaran Covid-19, Pelanggar Bisa Kena Sangsi Administratif

Gubernur Bali Wayan Koster mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tertanggal 26 Agustus 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan

DENPASAR, Berita Dewata – Sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru, Gubernur Bali Wayan Koster mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tertanggal 26 Agustus 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.

Pelanggar Pergub ini, yaitu bagi yang tidak menggunakan masker pada saat beraktivitas dan berkegiatan di luar rumah, bagi perorangan dapat dikenakan sanksi dengan cara membayar denda administratif sebesar Rp 100.000 atau berupa penundaan pemberian pelayanan administrasi sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi.

Sedangkan bagi pelaku usaha membayar denda administratif sebesar Rp 1.000.000 bagi yang tidak menyediakan sarana pencegahan Covid-19, dipublikasikan di media massa sebagai pelaku usaha yang kurang atau tidak taat Protokol Kesehatan hingga pembekuan sementara izin usahanya.

Dijelaskan Gubernur Bali Wayan Koster, tujuan dikeluarkannya Pergub ini untuk meningkatkan partisipasi aktif krama Bali dan pemangku kepentingan dalam mencegah penularan dan penyebaran Covid-19 dengan cara saling melindungi dan memelihara kesehatan.

“Harapannya mampu mencegah dan mengendalikan penyebaran atau munculnya kasus baru Covid-19 pada berbagai sektor kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintahan,” Ujar Gubernur Koster.

Selain itu, di harapkan bisa meningkatkan angka kesembuhan dan mengendalikan angka kematian masyarakat di masa pandemi Covid-19; serta terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi secara produktif dan aman untuk mengurangi dampak psikologis warga masyarakat akibat pandemi Covid-19.

Diketahui, pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dilaksanakan pada 15 sektor kegiatan, yakni pelayanan publik; transportasi; adat dan agama; seni dan budaya; pertanian, perikanan, dan kehutanan; perdagangan; lembaga keuangan bank dan non bank; kesehatan; jasa dan konstruksi; pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan hidup; sosial; fasilitas umum; ketertiban, keamanan, dan ketentraman; pendidikan/institusi pendidikan lainnya, kepemudaan dan olahraga; serta pariwisata.

Sebarkan Berita ini

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here