DENPASAR, BERITA DEWATA – Pemerintah Kota Denpasar bersama BPJS Kesehatan Cabang Denpasar serius memperkuat sinergi demi tercapainya Universal Health Coverage (UHC) yang bukan cuma menyeluruh, tapi juga berkualitas.
Langkah ini dibahas dalam Forum Komunikasi yang digelar di Kantor Wali Kota Denpasar, Rabu (14/5). Forum dipimpin langsung oleh Sekda Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, dan dihadiri jajaran OPD serta perwakilan BPJS Kesehatan.
Alit Wiradana menegaskan pentingnya keterlibatan aktif OPD untuk menindaklanjuti berbagai kendala di lapangan, terutama soal keaktifan peserta JKN.
“UHC itu indikator keberhasilan layanan kesehatan kita. Masyarakat harus bisa langsung dapat layanan saat butuh. Jadi, tolong semua OPD ikut bergerak,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Denpasar, dr. Nyoman Wiwiek Yuliadewi, menjelaskan forum ini mengacu pada SK Deputi Direksi Wilayah XI BPJS No. 58 Tahun 2025. Tujuannya, memperkuat strategi rekrutmen dan reaktivasi peserta, agar capaian UHC tidak hanya terlihat di angka, tapi benar-benar berdampak.
Forum ini mengupas empat isu utama:
- Tingkat keaktifan peserta JKN Denpasar masih 86,31% per Agustus 2024 – jadi peringkat keempat terendah di Bali.
- Alokasi anggaran iuran JKN untuk PNS, PPPK, pegawai kontrak, dan perangkat desa.
- Kepesertaan anak di atas 21 tahun yang rawan terputus.
- Masalah piutang iuran peserta yang belum terselesaikan optimal.
Padahal secara total, cakupan kepesertaan JKN di Denpasar sudah menyentuh angka 98% – melampaui target nasional. Tapi tantangannya kini adalah soal keaktifan peserta, terutama di segmen PBPU dan Penerima Bantuan Iuran dari Pemda yang baru 15,36%.
Forum juga membahas dua program kunci: PESIAR: Petakan, Sisir, Advokasi, Registrasi dan SRIKANDI: Sinergi Rekrutmen & Reaktivasi lewat Pemda & mitra pihak ketiga
Harapannya, langkah kolaboratif ini bisa jadi solusi jitu agar program JKN makin kuat, aktif, dan merata. Denpasar siap buktikan bahwa UHC bukan cuma soal kuantitas, tapi juga kualitas!
