Beritadewata.com, Nusa Dua – Menteri Perdagangan RI Enggartasto Lukita meresmikan Daerah Tertib Ukur (DTU) dan Pasar Tertib Ukur (PTU) tahun 2016 serta pencanangan Daerah Tertib Ukur dan Pasar Tertib Ukur Tahun 2017 di Kantor Bupati Badung, Bali, Jumat (24/2/2017). Selain meresmikan Mendag juga menyerahkan piagam penghargaan kepada masing-masing kabupaten dan kota piagam penghargaan sebagai kabupaten dan kota yang ditetapkan sebagai DTU Tahun 2016. Penetapan DTU Tahun 2016 tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan RI No 1252/M-DAG/KEP/11/2016.
Lima daerah tersebut adalah Kabupaten Badung Bali, Kota Jogyakarta DIY, Kabupaten Bantul DIY, Kabupaten Serang Banten, Kota Banjarmasin Kalsel. Selain DTU, Mendag juga meresmikan 256 pasar rakyat yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia sebagai PTU tahun 2016.
“Penetapan ini akan memberikan citra positif bagi daerah dan pasar tradisional. Pemerintah berupaya terus menerus melindungi setiap konsumen agar mendapatkan kebenaran hasil pengukuran dalam transaksi perdagangan,” ujar Mendag.
Pada acara tersebut, Mendag juga mencanangkan 250 calon PTU untuk tahun 2017 dan 6 daerah calon DTU tahun 2017. Daerah dan pasar yang akan ditetapkan sebagai DTU dan PTU akan melalui beberapa tahapan hingga akhirnya ditetapkan sebagai PTU dan DTU tahun 2017 nanti.
Tahapan dilakukan secara sinergis antara Direktorat Metrologi dan Unit Metrologi Legal yang berada di dinas kabupaten dan kota yang membidangi perdagangan. Calon DTU tahun 2017 yaitu Kabupaten Deliserdang Sumut, Kota Padang Panjang Sumbar, Kota Tangerang Banten, Kota Denpasar Bali, Kabupaten Kolaka Sulteng, Kota Pare-Pare Sulsel.
Menurut Mendag, makna dari DTU dan PTU adalah kewajiban para pedagang untuk memberikan apa yang menjadi hak orang lain dan kewajiban untuk melakukan alat ukur yang jujur. Kewajiban pemerintah untuk membimbing kehidupan perdagangan dan pasar yang jujur. Jaminan kebenaran dan transaksi perdagangan merupakan hal yang penting bagi perlindungan konsumen bagi seluruh pasar tertib ukur dan daerah tertib ukur.
“Pedagang harus jujur, tepat, dan memberikan kepada konsumen apa yang menjadi hak konsumen. Ini bukan pekerjaan gampang, dan pemerintah harus hadir untuk mengedukasi hal itu,” ujarnya.
Ia juga memastikan, dalam 5 tahun harus revitalisasi 5 ribu pasar rakyat. Revitalisasi itu bukan hanya sekedar fisik tetapi lebih kepada kehadiran pemerintah bagi rakyat kecil. Pemerintah harus menjaga pedagang kecil di pasar rakyat. “Bagaimana pedagang kecil itu bertahan di tengah pasar kecil yang bau, becek, jorok, kehujanan, tetapi tetap bertahan. Secara kultur mereka bisa menawar, bertegur sapa, berinteraksi satu sama lain. Ini harus dilindungi terutama dari pemertaan harga yang terjangkau oleh rakyat, sekaligus menguntungkan pedagang kecil,” ujarnya.
Jadi pemerintah bukan hanya secara fisik melakukaan revitallisasi tetapi kultur dan pendidikan bagaimana mengolah pasar harus tetap dipertahankan. Semua pendidikan berbasis pasar rakyat harus disertifikasi dan mendapatkan perhatian serius pemerintah. “Pemerintah harus hadir di tengah rakyatnya yang susah dan menderita sehingga mereka terangkat semuanya,” ujarnya.
Secara politik, Enggar juga melarang pengolah pasar dari tim sukses dalam Pilkada tertentu. Karena ini pangkal ketidakjujuran dan motifnya berbeda dan banyak tidak jujurnya. Makanya Kemendag melibatkan BPK untuk mengaudit seluruh uang yang diperuntukan bagi pasar rakyat.
“Kita harus harus hadir dan membantu mereka. Kami dari Kementerian Perdagangan akan memberikan bantuan tanpa merugikan pengusaha dimana para pedagang harus menerima langsung dari distributor utama. Pemerintah harus intervensi. Dan rasanya mereka yakni yang besar-besar harus taat, kalau tidak taat kita akan paksa mereka supaya ikut. Karena tidak ada pilihan, kami tidak membuat pengusaha rugi, tetapi hanya membuat pengusaha rugi sedikit saja,” ujarnya.
Berikutnya adalah akses modal. Modal itu sangat penting. Bagi daerah yang sudah punya bank, mohon sedikit bantuannya. Mengurus kredit kecil, itu melelahkan dan biaya lebih tinggi. “Tapi rakyat sudah bayar kita, kita harus melayani. Perhari misalnya, kasih mereka Rp 95 ribu, dan sore mereka harus membayar 100 ribu. Itu lelah tetapi harus bisa. Pedagang kecil itu juju-jujur semua. Kalau kamu bisa membantu yang kecil, maka ibu bapa sudah mendapatkan karcis ke surga. Kalau ada kepala daerah yang berhasil, maka saya akan turun kampanye untuknya, tanpa pandang partai apa pun, karena dia sudah membela rakyat kecil,” ujarnya.
Setelah revitalisasi dilakukan, rencananya seluruh pasar rakyat ada monitor untuk terus menanyangkan harga seluruh komoditi pangan. Tujuannya banyak, harga harus dikendalikan, stok harus tersedia, inflasi harus terjaga. Mendag juga meminta agar seluruh pasar hanya menjual hasil dari petani lokal, produksi dalam negeri. Ini semua harus komitmen. Kepala daeraj juga harus komitmen.
