BeritaDewata.com, Nusa Dua – Dua menteri menghadiri dalam Kabinet Kerja Jokowi menghadiri Asia Pasific Conference for Tobacco Control and Health di Nusa Dua Bali, Kamis (13/9).
Kedua Menteri Kabinet Kerja tersebut adalah Menteri Bappenas/PPN Bambang Brodjonegoro dan Menteri Kesehatan Nila F Moeleok. Keduanya hadir dan membuka Asia Pasific Conference for Tobacco Control and Health yang dihadiri oleh para pimpinan daerah dan pengambil kebijakan dari berbagai negara di Asia dalam rangka membahas berbagai isu global tentang bahaya rokok bagi kesehatan beserta berbagai dampak yang ditimbulkan.
Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, sudah banyak perusahan rokok besar dalam negeri sudah melakukan diversifikasi yang luar biasa. Kini para perusahan rokok itu beralih ke property, sektor produksi, sektor keuangan.
“Pemerintah bukan saran lagi. Sebenarnya ini adalah langkah yang alamiah agar mereka tidak tergantung pada industri rokok. Tetapi tentunya kita tidak tinggal diam atau mendiamlkan begitu saja karena Indonesia adalah konsumen rokok atau perokok terbesar di dunia. Dan masalah kesehatan dan kemiskinan muncul cukup serius,” ujarnya. Pemerintah akan terus memperhatikan terutama yang terkait dengan upaya-upaya untuk mengurangi kemiskinan.
“Kita harus pastikan bahwa jangan sampai malah rokok itu bisa membuat masyarakat menjadi miskin dan tidak sehat. Alternatif komoditi selain tembakau harus dikembangkan, termasuk tanaman tembakau tidak hanya dibuat menjadi rokok tetapi menjadi bahan lainnya yang berguna,” ujarnya. Yang industri juga sudah menggunakan tenaga mesin, tidak lagi yang menggunakan tenaga manusia termasuk untuk linting. Kebutuhan tenaga kerja akan semakin berkurang.
Khusus untuk tenaga kerja, saat ini pemerintah akan berupaya agar tenaga kerja yang selama ini bekerja di perusahan rokok bisa dialihkan ke sektor lainnya. Kebutuhan akan tenaga kerja semakin berkurang dalam usaha rokok.
Pemerintah juga terus berusaha agar potensi angkatan kerja semakin berkualitas diperbaiki, sehingga mereka bisa bekerja di sektor lain. Bagi perusahan rokok rumahan atau lintingan, maka mereka diharapkan harus dialihkan dengan jenis UKM lainnya. Bambang juga akan berkoordinasi untuk cukai harus terus naik agar industri rokok tidak bisa diteruskan begitu saja.
Sementara Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek mengatakan, Kementerian kesehatan bertugas untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Namun upaya meningkatkan SDM yang berkualitas tidak mungkin bisa tercapau bila anak-anak atau generasi muda sudah biasa merokok sejak usia dini.
“Bagaimana bisa meningkatkan SDM yang berkualitas. Kalau anak-anak sudah mulai merokok. Mana bisa bonus demografi bisa dicapai bila sudah tidak bisa diharapkan lagi generasi muda sudah mulai merokok. Saya kira kita fokus kepada anak-anak muda, dan saya berharap anak-anak mudah harus berusaha dan berusara,” ujarnya.
Menkes juga memberikan atensi kepada optimalisasi penerapan kawasan tanpa rokok (KTR) di seluruh Indonesia. “Saya juga sangat mendorong kepada pimpinan pemerintah daerah agar segera melakukan atau menerapkan KTR secara ketat. Tujuannya agar perokok pasif terjaga, terutama ibu hamil dan anak-anak,” ujarnya. KTR itu sangat penting karena sangat berbahaya bagi perokok pasif. Dampaknya sangat besar dan bisa berakibat fatal.
Menkes meminta agar seluruh daerah di Bali baik provinsi maupun kabupaten untuk segera menerapkan Perda KTR dan melakukan evaluasi dan monitoring secara ketat dan optimal. Kepada provinsi dan kabupaten yang belum memiliki Perda KTR agar segera diberlakukan untuk menjaga kualitas generasi bangsa.
Sampah saat ini baru 309 provinsi dan kabupaten di Indonesia yang sudah memiliki KTR dari 514 kota di Indonesia. Hal yang sama juga berlaku bagi kota layak anak yang jumlah masih sangat sedikit.
